DPR Diminta Segera Ratifikasi Kerja Sama Keuangan ASEAN

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Selasa, 06/02/2018 20:37 WIB
DPR Diminta Segera Ratifikasi Kerja Sama Keuangan ASEAN Jika kerangka kerja sama keuangan ASEAN disetujui, pertumbuhan industri jasa keuangan Indonesia diharapkan bisa lebih baik. (ANTARA FOTO/Lucky R.)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera meratifikasi protokol ke-enam kerja sama jasa keuangan di tingkat Asia Tenggara (ASEAN) atau The ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Saat ini, diantara seluruh negara-negara Asia Tenggara, hanya Indonesia saja yang belum meratifikasi kerja sama tersebut.

Adapun, dua poin baru di dalam protokol ke-6 AFAS, yakni kerangka integrasi perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framewrok/ABIF) serta dipilihnya kota Makasar sebagai opsi lokasi kantor cabang bank-bank dari negara anggota ASEAN. Sebelum Makasar, bank-bank asal Asia Tenggara sebelumnya diperkenankan membuka cabang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Manado, Padang, dan Ambon.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, ratifikasi ini memerlukan persetujuan DPR, lantaran sesuai kesepakatan dengan dewan legislatif di tahun 2016, akan disetujui dalam bentuk Undang-Undang (UU). Ratifikasi, menurut dia, dibutuhkan, agar industri jasa keuangan Indonesia bebas melebarkan sayap ke kancah regional.


"Urgensinya, agar pengesahan protokol ke-enam ini adalah mengimplementasikan kerja sama jasa keuangan dengan anggota ASEAN dan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi terutama di bidang keuangan," jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (6/2).


Jika kerangka kerja sama ini disetujui, pertumbuhan industri jasa keuangan Indonesia diharapkan bisa lebih baik. Sri Mulyani menyebut, dalam tujuh tahun terakhir, beberapa indikator perbankan menunjukkan perbaikan, di mana rasio kecukupan modal naik 32 persen dan rasio kredit bermasalah perbankan Indonesia turun 4 persen.

Melalui ABIF, ia pun optimistis investasi jasa keuangan yang masuk ke Indonesia juga semakin meningkat. "ABIF pun membuka kesempatan untuk beroperasi di negara-negara ASEAN lainnya," papar dia.

Melengkapi ucapan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, ratifikasi soal ABIF sangat penting agar perbankan Indonesia bisa melakukan penetrasi ke Singapura dan Malaysia. Pasalnya, selama ini ekspansi jasa keuangan Indonesia di negara-negara tersebut selalu dipersulit.


Padahal, bank dari dua negara tersebut sudah berkiprah di Indonesia sejak lama. Ia mencontohkan, Singapura telah memiliki tiga bank, yakni Danamon, UOB, dan OCBC NISP, sedangkan Malaysia memiliki Bank CIMB Niaga dan Bank Maybank Indonesia. Namun, ketika Indonesia ingin melakukan langkah serupa beberapa tahun berikutnya, upaya tersebut terkesan dihalang-halangi.

"Indonesia sudah kebobolan dua negara, tapi setiap kami mau masuk ke dua negara tersebut aksesnya selalu tertutup rapat. Tidak ada kesempatan untuk mendapatkan national treatment," paparnya.

Namun, melalui kerjasama keuangan ASEAN, bank asal Indonesia maupun negara ASEAN lainnya dapat masuk ke negara-negara ASEAN lainnya dan memperoleh perlakuan yang sama dengan bank nasional di negara tersebut, sepanjang telah ditetapkan Qualified ASEAN Bank (QAB) oleh otoritas masing-masing negara asal. (agi/agi)