Menkumham Yasonna Keluhkan Tumpang Tindih Regulasi

RZR, CNN Indonesia | Rabu, 07/02/2018 15:05 WIB
Menkumham Yasonna Keluhkan Tumpang Tindih Regulasi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluhkan banyaknya tumpang tindih regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang menghambat iklim investasi asing. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengeluhkan banyaknya tumpang tindih regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang menghambat iklim investasi asing di Indonesia.

Yasonna mengatakan, penataan regulasi dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomian Indonesia lebih menguat. Penataan regulasi untuk mempermudah investasi itu, lanjutnya, merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Presiden memperingatkan kami semua terus meningkatkan pembangunan ekonomi, baik di pusat dan tingkat daerah. Salah satunya kami harus melakukan kerja besar menata regulasi ini," kata Yasonna di Gedung BPHN Kemenkumham, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (7/1).



Selain itu, Yasonna mencatat bahwa investasi asing yang masuk ke Indonesia dinilai masih lebih rendah ketimbang raihan negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand.

Padahal, investasi asing diperlukan untuk mendorong peningkatan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Dan saya harapkan, betul-betul kita bisa membuka diri bersama untuk melihat kepentingan bangsa ke depannya," kata dia.

Rendahnya investasi asing itu disebabkan karena banyaknya regulasi yang saling bertentangan, tumpang tindih dan multitafsir. Sehingga, pengusaha asing merasa kesulitan saat berencana menanamkan modalnya di Indonesia.

Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah harus memberikan kemudahan dalam proses izin dan menghapus sejumlah aturan yang menghambat agar investasi asing mudah masuk ke Indonesia.

"Dan untuk memacu perekonomian, maka kita harus mau tak mau harus membuka diri, untuk memberikan kemudahan kepada investasi asing masuk ke Indonesia," kata dia.

Ia memastikan bahwa investasi asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya menguntungkan pihak asing semata. Dampak luas yang dirasakan adalah perekonomian Indonesia akan tumbuh dan memperoleh keuntungan jangka panjang.

"Kita bisa liat Vietnam sudah lebih maju dari kita, investasinya tiga kali lipat dari kita. Ekonominya juga tumbuh, belum lagi ada Bangladesh dan Pakistan, ekonominya juga tumbuh pesat karena terbukanya investasi dan kemudahan regulasi ini," ujarnya.

Yasonna juga mengkritik pemerintah daerah yang seringkali membuat peraturan daerah yang tak responsif dan menyulitkan pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di daerah.


Padahal, penataan regulasi untuk kemudahan investasi itu tidak hanya tugas dari pemerintah pusat, namun juga butuh peran serta pemerintah daerah.

"Di tingkat daerah kita harus melakukan kerja besar. Kadang kepala daerah tidak cepat merespon kebutuhan investasi, mereka butuh penataan regulasi juga agar membuat iklim usaha di daerahnya berjalan baik," ucap Yasonna.

Ia mengatakan, penataan regulasi mendesak untuk dilakukan agar Indonesia tak semakin tertinggal dari negara lainnya. Ia meminta semua pihak, baik kementerian/lenbaga dan pemerintah daerah bersinergi dan mau membuka diri agar kemudahan izin investasi asing bisa tumbuh di Indonesia. (gir/bir)