DPR Desak Pemerintah Bikin Data Pangan yang Akurat

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan akurasi data pangan sehingga mampu mengambil kebijakan demi menyelesaikan masalah pangan nasional. Caranya, berkoordinasi antarlembaga secara lebih intensif dan sinergis.

"Data itu yang penting di lapangan, bukan data versi siapa," kata Edhy Prabowo seperti dikutip dari Antara, Kamis (8/2).

Pada era teknologi canggih saat ini, Menurut Edhy, perolehan data juga bisa menggunakan sistem informasi geografis yang bersifat 'real time' (berlangsung saat ini).

Lihat juga: Indef 'Deg-degan' Investasi Mengkerut di Tahun Politik

Hal tersebut, lanjutnya, bakal mengatasi permasalahan kekurangan bahan pangan hingga harus melakukan aksi impor dan merugikan petani nusantara.

Dia juga menyarankan pemerintah menangani persoalan pangan dengan mengalokasikan anggaran dana yang memadai untuk Badan Urusan Logistik (Bulog) selaku penanggungjawab pengadaan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, permasalahan akurasi data pangan perlu diperhatikan agar kebijakan pemerintah bisa dibuat berlandaskan fondasi data yang kuat dan tepat sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Ketidakakuratan data pangan sudah sering disuarakan sebagai salah satu penyebab permasalahan penanganan pangan," kata Hizkia.

Menurut dia, hal itu bisa disebabkan parameter pengambilan sampling yang sudah ketinggalan zaman, ketidakcermatan enumerator (pengambil data) dan juga ketidakakuratan jawaban narasumber. Selain itu, ujar dia, panjangnya distribusi data dari tingkat desa hingga ke pusat juga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan.

Hizkia berpendapat, perbedaan data komoditas pangan antara satu institusi dengan institusi lain sudah sering terjadi.

"Namun masalah ini tidak juga menemukan solusi dan malah berulang lagi. Permasalahan ini kembali dibahas seiring dengan kebijakan impor yang diambil pemerintah terhadap suatu komoditas," katanya.

Lihat juga: Aliran Bantuan Pangan Bagi 2,6 Juta Keluarga Mundur ke April

Padahal, sebagai dasar pengambilan kebijakan, data pangan yang bersumber dari satu pihak dan akurat juga penting untuk mengukur produktivitas pangan, mengidentifikasi daerah-daerah penghasil komoditas pangan dan juga mengetahui kondisi petani. (lav/antara)