Ada Tiga Kawasan Ekonomi Terkendala Pembebasan Lahan

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Senin, 12/02/2018 15:07 WIB
Ada Tiga Kawasan Ekonomi Terkendala Pembebasan Lahan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan, saat ini masih terdapat tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pembebasan lahannya tak kunjung selesai. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan, saat ini masih terdapat tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pembangunannya masih terhambat lantaran pembebasan lahan yang tak kunjung selesai. Akibatnya, investor masih enggan masuk ke tiga kawasan tersebut.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto mengatakan, ketiga KEK tersebut terdiri dari KEK Bitung, KEK Tanjung Api-Api, dan KEK Morotai. Menurut dia, pembebasan lahan di KEK Tanjung Api-Api sudah mengalami perkembangan yang baik, sementara Bitung dan Tanjung Api-Api masih jalan di tempat.

Menurut dia, lahan bagi dua KEK yang namanya disebut belakangan itu sudah tersedia. Hanya saja, ada yang mengklaim sertifikasi tanah tersebut di pengadilan, sehingga pembentukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi terhambat.



"Apalagi di Morotai itu pembebasan sudah dilakukan 200 hektar, kendalanya sertifikasi juga dari total 1.100 hektare. Tapi untuk Morotai ini kami optimistis bisa , pemerintah daerahnya sudah komitmen," kata Enoh ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (12/2).

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan cukup was-was dengan perkembangan ketiga KEK tersebut. Apalagi sebelumnya, ia telah mengultimatum badan pengelola tiga KEK tersebut untuk segera mempercepat pembebasan lahan tersebut.

Darmin sangat menyayangkan lambatnya kondisi ini mengingat tiga KEK ini sudah dicanangkan sejak lama. Sekadar informasi, KEK Bitung diinisasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2014, KEK Morotai diinisasi melalui PP Nomor 50 Tahun 2014, dan KEK Tanjung Api-Api dibentuk pasca PP Nomor 51 Tahun 2014.

"Paling tidak ada tiga KEK yang tidak jelas kapan beroperasi. Kalau tidak ada perkembangan dalam setahun, berhenti saja jadi KEK," tutur Darmin.

Meski demikian, ia mengapresiasi satu KEK yang patuh dan bisa cepat menarik investor karena pembebasan lahannya lumayan cepat, yaitu KEK Palu. Namun, untuk kedepannya, pemerintah tak akan menyetujui status suatu wilayah menjadi KEK jika pembebasan lahannya tak mencapai separuh dari lahan yang dibutuhkan.

"Urusi lahannya dulu karena kami sudah melihat ada beebrapa KEK tidak bisa terwujud tidak bisa operasional karena lahannya tidak selesai," pungkas dia.


Sekadar informasi, pemerintah menargetkan 25 KEK hingga tahun 2019 mendatang, sehingga akan ada tambahan realisasi 13 KEK dalam dua tahun ke depan. Beberapa usulan KEK yang tengah dikaji adalah KEK Merauke, KEK Kuala Tanjung, KEK Pulau Asam Karimun, KEK Merauke, KEK Melolo, KEK Bangka, dan KEK Nongsa.

Setelah menjadi KEK, maka investasi di lokasi tersebut bisa mendapatkan kemudahan fiskal khusus berupa fasilitas libur pajak (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance).

Aturan tax holiday bagi KEK tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.010/2016, di mana investor bisa mendapat pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 20 persen hingga 100 persen. (gir/bir)