Aprobi Jelaskan Soal Pembayaran Selisih Harga CPO Fund

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Rabu, 14/02/2018 17:25 WIB
Aprobi Jelaskan Soal Pembayaran Selisih Harga CPO <i>Fund</i> Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai dana yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau CPO fund bukanlah subsidi. (CNN Indonesia/Agustiyanti)
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai dana yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) atau CPO fund bukanlah subsidi. Namun dana itu adalah pembayaran selisih harga dengan solar dimana PT Pertamina (Persero) dan pemerintah tidak mau menanggungnya.

Aprobi menyatakan dukungan untuk program Bahan Bakar Nabati (BBN) Biodiesel ini bukan subsidi, apa lagi subsidi pemerintah. Namun hal ini adalah pembayaran selisih harga dengan solar dimana Pertamina-Pemerintah tidak mau menanggungnya.

Ia menilai upaya membandingkan antara iuran dari perusahaan pengekspor produk sawit dengan pembayaran selisih harga antara solar dan harga biodiesel ke perusahaan, serta upaya menyebarkan informasi tersebut tidak relevan dan tidak tepat.


"Kami melihat upaya ini berpotensi memojokkan perusahaan-perusahaan Biodiesel Indonesia dan berpotensi menggagalkan BBN pemerintah," tulis Aprobi dalam keterangan resmi, Rabu (14/2).


Program dimulai sejak 2006, yang kemudian pada 2008 menjadi program mandatory pemakaiannya di Indonesia. Kemudian mulai 2009 sampai 2014, program BBN mendapatkan dukungan subsidi dari APBN, sejalan dengan dukungan subsidi pemerintah untuk BBM Public Service Obligation-PSO bagi keperluan domestik.

"Dengan defisit perdagangan luar negeri 2012 di sektor minyak bumi sebesar US$5,6 miliar, maka penyediaan dana untuk subsidi BBN domestik dihentikan pada 2014. Program mandatory BBN terhenti," terang Aprobi.

Saat ini, telah berlangsung program BPDP selama 26 bulan yang berjalan sambil menata program dan mekanisme yang semakin membaik. Dengan catatan, bahwa semua ini bisa berjalan dengan dukungan dana 100 persen dari swasta pengekspor produk sawit.

"Program BBN telah dimulai tahun 2006, jauh sebelum pengumpulan dana oleh BPDP pada 2015. Demikian pula dengan produsen biodiesel yang ada saat ini, sebagian besar telah eksis sebelum 2015."

Sebagian perusahaan di antaranya mempunyai orientasi ekspor guna mendukung program pemerintah untuk hilirisasi sawit. Ada beberapa produsen biodiesel yang tidak memiliki kebun sawit dan ada yang mempunyai kebun, namun bukan pengekspor produk sawit.

Alokasi pasokan produsen biodiesel prorata disesuaikan dengan kapasitas pabriknya, yang sampai saat ini telah berjalan dengan baik. Tak hanya itu, Harga Indeks Pasar ditentukan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengkritik kecilnya porsi penggunaan CPO fund untuk membantu kegiatan penanaman kembali (replanting) perkebunan sawit.

Selama ini, sebagian besar dana BPDP-KS disalurkan sebagai subsidi untuk membayar selisih harga antara produk dengan turunan minyak sawit yang digunakan sebagai campuran solar (FAME) dengan harga solar.


Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsjad mengungkapkan, sebenarnya pihaknya mengapresiasi dana perkebunan sawit. Pasalnya, dana tersebut bisa membantu program penyerapan biodiesel yang pada akhirnya mendongkrak harga.

Selain itu, sejak BPDP-KS berdiri pada 2015 lalu, sekitar 600 orang anak petani sawit mendapatkan bantuan dana untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Namun, Asmar mengingatkan, tujuan penggunaan dana tersebut juga untuk peremajaan dan penanaman kembali.

"Program-program replanting lebih diutamakanlah daripada program biodiesel," ujar Asmar. (bir)