Bank Syariah Mandiri Diduga Beri Pembiayaan Fiktif Rp1,1 T

Yuli Yanna Fauzie & Agustiyanti, CNN Indonesia | Rabu, 14/02/2018 17:42 WIB
Bank Syariah Mandiri Diduga Beri Pembiayaan Fiktif Rp1,1 T Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menduga PT Bank Syariah Mandiri (BSM), anak usaha PT Bank Mandiri (Persero), menyalurkan pembiayaan fiktif Rp1,1 triliun. (Dok. Bank Syariah Mandiri).
Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga bahwa PT Bank Syariah Mandiri (BSM), anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyalurkan pembiayaan fiktif senilai Rp1,1 triliun.

Disebut fiktif lantaran MAKI menilai pengajuan pembiayaan dari debitur tidak digunakan sesuai proposal ketika uang cair. Bahkan, ada indikasi pembiayaan yang cair digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pembiayaan fiktif tersebut, antara lain mengalir ke PT A senilai Rp21,22 miliar, PT GAI Rp6,92 miliar, PT QP Rp3,49 miliar, PT EEI Rp9,52 miliar, PT DSM Rp7,64 miliar, PT BBL Rp34,53 miliar, dan PT MRP Rp17,42 miliar.



Boyamin Saiman, Koordinator MAKI menuturkan, ada dugaan penyimpangan pemberian pembiayaan dari BSM kepada beberapa debitur perusahaan dan perorangan. "MAKI melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,1 triliun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/2).

Lebih lanjut ia menjelaskan, potensi kerugian negara dikarenakan 99 persen saham BSM dikempit oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bank Mandiri. Apabila BSM merugi, maka pemegang sahamnya harus menyuntikkan modal tambahan sebagai pencadangan. Hal itu sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sehingga, penyuntikan modal dari BUMN terhadap anak usahanya dapat dikategorikan sebagai kerugian negara," imbuh dia.


Atas dugaan tersebut, MAKI memasukkan laporan ke Kejaksaan Agung pada 12 Februari 2018. Dalam laporannya, MAKI menyertakan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pembiayaan BSM tahun buku 2013-2014 di DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sumatra Utara, dan Aceh.

Menanggapi dugaan pembiayaan fiktif, Direktur Wholesale Banking BSM Kusman Yandi menyebut kecil kemungkinan terjadi pembiayaan fiktif di perbankan syariah.

Alasannya, pembiayaan berprinsip syariah memiliki karakteristik dengan tiga skema, yakni jual-beli (murabahah dan istisna), bagi hasil (musyarakah, mudharabah), dan berbasis sewa (ijarah).

"Karena setiap pembiayaan yang diberikan harus mempunyai obyek atau underlying yang jelas," katanya.


Misalnya, ia mencontohkan, untuk skema murabahah, harus ada obyek yang diperjual-belikan. Sementara, skema bagi hasil, harus ada usaha yang menghasilkan revenue yang bisa dibagi. Begitu juga dengan skema pembiayaan ijarah, harus ada obyek barang yang disewakan.

Perusahaan, Kusman mengklaim, memiliki standard prosedur pemberian pembiayaan yang ketat dan sesuai praktik terbaik. Antara lain, pemisahan fungsi unit bisnis, risk management (manajemen risiko), dan financing operation.

Selain itu, ada pemberian kewenangan yang berjenjang, sistem supervisi dan monitoring pembiayaan yang ketat. Sehingga, sistem yang ada akan menseleksi dengan ketat setiap proposal permohonan pembiayaan yang masuk.

"Dan, jika nanti terjadi pembiayaan bermasalah, kami juga menyiapkan biaya pencadangan sesuai ketentuan, sehingga masih bisa di-cover," pungkasnya. (bir)