Sri Mulyani: Moratorium Proyek Baik untuk Jangka Panjang

Jakarta, CNN Indonesia -- Evaluasi proyek infrastruktur layang (elevated) pasca kecelakaan kerja beruntun dinilai bermanfaat dalam jangka panjang, meski dalam jangka pendek proses pembangunan harus terhenti sejenak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kualitas infrastruktur merupakan hal yang paling krusial dalam pembangunan fasilitas sipil. Jika kualitasnya merosot, nantinya masyarakat malah tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari pembangunan infrastruktur.

"Kalau kami membangun konstruksi yang kualitasnya buruk, tidak hanya jelas bisa mencelakakan orang, tapi juga kualitas infrastruktur yang merosot. Dalam jangka panjang (evaluasi) malah justru akan baik," jelas Sri Mulyani, Rabu (21/2).

Lihat juga: DPR : Pengawasan SOP Proyek Jalan Layang Mendesak

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan mengevaluasi proyek infrastruktur yang dikerjakan di atas permukaan tanah atau bersifat layang (elevated) di seluruh Indonesia. Ini menyusul ambruknya bagian pencetakan beton pada tiang pancang Tol Becakayu.

Terlebih, sampai sejauh ini, sudah ada 14 kecelakaan kerja yang berkaitan dengan proyek infrastruktur sejak awal 2017.

Rencananya, proyek-proyek tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari desain, standar operasional prosedur (Standard Operational Procedure/SOP), metodologi kerja, sumber daya manusia (SDM), peralatan proyeknya, termasuk pengawas proyeknya.

Pemerintah akan menyerahkan proses evaluasi proyek-proyek infrastruktur layang kepada Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI).

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan akan mengenakan sanksi kepada BUMN karya yang bertanggungjawab mengerjakan proyek tersebut. Namun, untuk menetapkan sanksi, ia masih menunggu rekomendasi dari Komite Keselamatan Konstruksi dan konsultan independen.

"Tentu evaluasi ini harus dilakuakn secepatnya, karena memang yang kami utamakan juga adalah kejadian yang di Jakarta. Kami anggap ini sebagai audit keamanan atau teknis. Jadi keselamatan ini penting sekali, bagaimana keamanan untuk menyelamatkan pihak yang bekerja," imbuhnya.

Lihat juga: Proyek Infrastruktur Jalan Layang Disetop Selama Dua Pekan

Bahkan menurutnya, setiap BUMN karya tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus yang menangani masalah keselamatan kerja. "Jadi harus ada direktur atau Senior Vice President (SVP) yang bisa bertanggungjawab langsung di pusat mengenai keselamatan. Sehingga ini yang perlu ditambah di direktorat-direktorat," pungkas dia. (lav/bir)