AJB Bumiputera Tuding Cucu Pendiri 'Memalak' Rp4,6 Miliar

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Kamis, 22/02/2018 09:26 WIB
AJB Bumiputera Tuding Cucu Pendiri 'Memalak' Rp4,6 Miliar Pengelola Statuter AJB Bumiputera menuding cucu pendiri dan pemegang polis Jaka Irwanta memalak Rp4,6 miliar sebagai biaya uji materi UU 2 Tahun 1992 ke MK. (Diolah dari Thinkstock/Hemera Technologies).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengelola Statuter Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Adhie Massardi menuding Jaka Irwanta, pemegang polis sekaligus cucu pendiri AJB Bumiputera, menagihkan biaya permohonan pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Tak tanggung-tanggung, biaya yang ditagihkan mencapai Rp4,6 miliar.

"Saya punya buktinya, Jaka Irwanta mengirimkan surat ke AJB Bumiputera menagih biaya uji materi ke MK terkait perusahaan asuransi berstatus badan usaha bersama (mutual). Nilainya sekitar Rp4,6 miliar. Itu malak," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/2).

Dalam surat tersebut, ia melanjutkan, Jaka mewakili Tim Advokasi Penyelamatan Bumiputera. Surat itu ditandatangani pada 25 Oktober 2016 dan ditujukan kepada pengelola statuter AJB Bumiputera.



Yang menjadi pertimbangan Jaka, menurut surat yang diterima CNNIndonesia.com, lantaran Jaka dan tiga pemegang polis lah yang melakukan permohonan pengujian materi ke MK dan diputuskan diperbolehkan berstatus usaha bersama dalam putusan MK Nomor Perkara 32/PUU-XI/2013.

Pertimbangan lainnya, yakni AJB Bumiputera telah mengeluarkan biaya sebesar Rp7,5 miliar untuk Tim Pembuatan Rancangan Undang-undang yang dibentuk Badan Perwakilan Anggota dengan ketua Ishak Yusuf, anggota BPA dari Jawa Barat.

"Iya benar saya menagih biaya. Karena AJB Bumiputera telah menggunakan hasil putusan MK, namun tidak pernah membicarakan dengan kami (pemohon sekaligus pemegang polis) sebagai pemegang amanah," imbuh Jaka.


Sekadar mengingatkan, Jaka dan tiga pemegang polis lainnya, yaitu Siti Rohmah, Freddy Gurning, dan Yana Permadiana mengajukan permohonan uji materi ke MK terkait nasib perusahaan asuransi mutual atau non-PT. Hasilnya, MK mengabulkan permohonan para pemegang polis.

Kemudian, AJB Bumiputera membentuk Tim Pembuatan RUU Usaha Bersama melalui Keputusan Direksi Nomor SK.44/DIR/2015 dan menggunakan pasal 6 ayat 3 UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai dasar keputusan. Madjdi Ali merupakan direktur utama saat tim terbentuk.

"Namun, sejak putusan MK lahir hingga detik ini, belum ada hasilnya peraturan terkait usaha bersama. Lalu, duitnya lari kemana? Saya tagih memang, karena saya yang mengajukan dan lolos di MK, tapi duitnya lari ke Tim Pembuatan RUU Usaha Bersama Rp7,5 miliar," terang dia.


AJB Bumiputera sendiri dikelola oleh statuter karena dinilai menghadapi masalah keuangan yang cukup serius. Aset dan kewajibannya timpang hingga Rp10 triliun pada 2016 lalu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian menunjuk pengelola statuter untuk membenahi persoalan di perusahaan asuransi jiwa tertua tersebut.

Alih-alih membaik, kondisi perusahaan malah semakin kembang kempis, terutama setelah menjalin kerja sama dengan investor. Ketika itu, perusahaan tidak melakukan kegiatan menerbitkan polis baru (bisnis baru) sebagai implikasi lahirnya PT Asuransi Jiwa Bumiputera (kini PT Asuransi Jiwa Bhinneka), cucu usahanya dengan sang investor, PT Evergreen Invesco Tbk.

Masalahnya adalah PT AJB hanya meraup premi sekitar Rp700 miliar. Padahal, lima tahun terakhir, AJB Bumiputera sukses membukukan premi Rp5 triliun per tahun. Karenanya kerja sama perusahaan dengan Evergreen pun dibatalkan.


"Sekarang dibatalkan kerja samanya. AJB Bumiputera dikembalikan statusnya seperti semula. Tetapi, siapa yang menanggung kerugian selama setahun AJB Bumiputera tak memproduksi premi baru? Siapa yang menanggung biaya pembentukan PT AJB Rp100 miliar?" terang Jaka. (bir)