Menteri Luhut Serahkan Kajian KA Jakarta-Surabaya Pekan Ini

Dinda Audriene Mutmainah, CNN Indonesia | Senin, 05/03/2018 14:40 WIB
Menteri Luhut Serahkan Kajian KA Jakarta-Surabaya Pekan Ini Menko Luhut Binsar Panjaitan akan menyerahkan kajian kereta api Jakarta-Surabaya kepada Presiden Joko Widodo pada pekan ini. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kajian akhir mengenai proyek kereta api Jakarta-Surabaya hampir rampung. Kalau tidak ada aral melintang, hasil kajian tersebut bisa segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira, minggu ini bisa kami siapkan," ujarnya, Senin (5/3).

Namun begitu, Luhut tak memaparkan hasil sementara terkait proyek kereta api Jakarta-Surabaya tersebut. Terakhir, pemerintah menyebut ada empat opsi yang bisa dilakukan dalam merealisasikan proyek kereta api Jakarta-Surabaya.



Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bidang Politik dan Media Atmadji Sumarkidjo menuturkan, Luhut menginginkan proyek tersebut mengadopsi teknologi modern agar bisa menjadi andalan bagi masyarakat di kemudian hari.

Atmadji menjelaskan, opsi pertama untuk proyek kereta api Jakarta-Surabaya, yakni meng-upgrade jalur existing dengan narrow gauge dengan biaya mencapai Rp57 triliun tanpa membangun jalan layang (flyover).

Menurut Atmadji, kereta tersebut memiliki waktu tempuh 5,5 jam dengan kecepatan 129 kilometer per jam. Sementara, opsi kedua disebutkan, jika pembuatan proyek menggunakan jalur existing dan single track narrow gauge, total dana yang digelontorkan sebesar Rp88,1 triliun.


Opsi selanjutnya, dana yang dikeluarkan bisa bertambah menjadi Rp92,2 triliun jika pemerintah menggunakan jalur exisisting dengan single track standard gauge.

Terakhir, jika opsi yang dipilih merupakan standard gauge double track, maka kebutuhan investasi melonjak menjadi Rp153 miliar. Dalam memutuskan empat opsi itu, pemerintah berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak ketiga dari Korea Selatan.

"Kalau pak Luhut mau ke depan yang paling modern, angkanya besar, tapi biaya kan bisa sampai 50 tahun digantinya," pungkas Atmadji. (bir)