Kemenko Maritim Godok Master Plan Blok Masela

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman masih berupaya menuntaskan rencana utama (master plan) pengembangan Blok Masela, Maluku, terutama pada pengembangan industri hulu, industri hilir, dan wilayah.

Blok Masela merupakan satu dari 37 Prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Preseiden Nomor 58 tahun 2017.

"Kami juga sedang menyiapkan beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP) yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam investasi di Blok Masela ini. Proses teknis seperti desain teknis sedang dan terus dikerjakan, kemudian skema industri hilir sedang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu industri petrokimia dan industri pupuk," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Maritim Ridwan Djamaludin usai menghadiri rapat koordinasi Persiapan Master Plan Pengembangan Blok Masela di Jakarta, Senin (5/3).

Lihat juga: Walhi Gugat Keputusan Jonan Soal Anak Usaha Bumi Resources

Persiapan master pengembangan Blok Masela, lanjut Ridwan, juga meliputi aspek penguatan peran serta masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaan blok migas, yang terletak di perairan dekat dengan Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

"Kemudian untuk keterlibatan masyarakat lokal, seperti penguatan perguruan tinggi seperti yang diterapkan oleh Universitas Patimurra juga terus dilakukan," ujarnya.

Pihaknya berupaya agar master plan Blok Masela bisa rampung sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan perwakilan pemerintah Jepang. Namun, terkait kapan pertemuan itu akan dilakukan, Ridwan belum mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat juga: Pengembangan Blok Masela Dibidik Rampung Akhir Tahun Ini

Untuk itu, menurut dia, rakor persiapan rencana utama pengembangan Blok Masela akan secara simultan dilaksanakan. Pemerintah pun menurut dia, akan terus memantau persiapan dan kesiapan pengembangan lapangan migas yang ditargetkan dapat memproduksi gas 421 juta kaki kubik per hari (mmscfd), dan minyak 8.400 barel per hari (bopd) tersebut.

"Harmonisasi perencanaan lintas sektor, baik di hulu, hilir dan pengembangan wilayah sekitar sudah sangat dibutuhkan. Ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo dan Menko Luhut, agar Blok Masela dapat menimbulkan dampak berlipat (multiplier effect) yang bisa langsung dirasakan masyarakat," pungkasnya. (agi)