Wamen Arcandra Pamerkan Skema Bagi Hasil di Muka
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Senin, 12 Mar 2018 08:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memamerkan skema kontrak bagi hasil gross split kepada perusahaan minyak dan gas Amerika Serikat (AS) saat melakukan kunjungan kerja ke Negeri Paman Sam. Sosialisasi skema bagi hasil gross split ini merupakan upaya pemerintah mendongkrak investasi migas di Tanah Air.
Gross split merupakan skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas diperhitungkan di muka.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut Arcandra bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Murphy Oil Roger Jenkins. Jenkins menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia yang telah melakukan reformasi peraturan yang atraktif bagi investor. Perubahan kebijakan fiskal dan penghapusan sejumlah peraturan di kementerian ESDM telah menjadikan Indonesia semakin ramah bagi investor.
"CEO Murphy juga akan mengkaji kembali portofolio investasi mereka, termasuk penawaran 26 wilayah kerja (WK) yang baru dibuka di Indonesia. Ini adalah langkah positif, mengingat Murphy telah keluar dari investasi di Indonesia pada 2015 lalu," ujar Arcandra seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (12/3).
Arcandra juga berkunjung ke kantor Britsh Petroleum (BP). Arcandra menyampaikan tentang 26 Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang baru saja dilelang pertengahan Februari lalu kepada Chief Operating Officer (COO) British Petroleum (BP) North Amerika William Lin.
Arcandra menyatakan BP tertarik melihat potensial WK di Indonesia. Dalam kesempatan ini, BP menunjukan penciptaan nilai dari investasi mereka yang sebesar Rp1 triliun untuk Pengembangan teknologi digital dan pusat komputer berkecepatan tinggi yang mendukung pengembangan bisnis BP.
Arcandra juga bertatap muka dengan para eksekutif ExxonMobil dan ConocoPhilips. Sebagaimana pertemuan dengan BP dan Murphy, Arcandra menyatakan para eksekutif perusahaan minyak global antusias dan terkejut mendengar penjelasan terkait berbagai perubahan yang lakukan kementerian ESDM, terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal yang baru, yaitu sistem PSC Gross Split.
"Setelah mendengarkan paparan dan diskusi secara mendalam dengan kami, para eksekutif minyak global ini menyambut aturan baru ini secara positif. Mereka juga akan me-review (mengkaji) kembali rencana investasinya di Indonesia," katanya.
Dalam setiap kunjungan ke perusahaan minyak global ini, Arcandra selalu menjelaskan tiga prinsip utama dari skema gross split, yaitu kepastian, efisien dan sederhana.
"Dengan gross split, investor akan memeroleh kepastian karena pembagian split dilakukan secara transparan dan terukur. Parameter jelas, yaitu ditentukan berdasarkan karakteristik lapangan serta kompleksitas pengembangan dan produksi," terang dia.
Skema gross split, sambung dia, juga menciptakan efisiensi baik kepada pemerintah maupun investor. Karena biaya pengembangan blok menjadi tanggung jawab investor, maka investor harus mampu mengelola pembiayaan secara mandiri agar investasinya mendapatkan hasil optimal.
Pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan dana dari APBN untuk membiayai produksi migas.
"Gross split menciptakan kesederhanaan dari aspek persetujuan penganggaran, pengadaan, serta akuntabilitas. Pemerintah juga tidak perlu membuang banyak tenaga untuk melakukan pengawasan anggaran," pungkasnya. (bir)
Gross split merupakan skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas diperhitungkan di muka.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut Arcandra bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Murphy Oil Roger Jenkins. Jenkins menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia yang telah melakukan reformasi peraturan yang atraktif bagi investor. Perubahan kebijakan fiskal dan penghapusan sejumlah peraturan di kementerian ESDM telah menjadikan Indonesia semakin ramah bagi investor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"CEO Murphy juga akan mengkaji kembali portofolio investasi mereka, termasuk penawaran 26 wilayah kerja (WK) yang baru dibuka di Indonesia. Ini adalah langkah positif, mengingat Murphy telah keluar dari investasi di Indonesia pada 2015 lalu," ujar Arcandra seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (12/3).
Arcandra juga berkunjung ke kantor Britsh Petroleum (BP). Arcandra menyampaikan tentang 26 Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang baru saja dilelang pertengahan Februari lalu kepada Chief Operating Officer (COO) British Petroleum (BP) North Amerika William Lin.
Arcandra juga bertatap muka dengan para eksekutif ExxonMobil dan ConocoPhilips. Sebagaimana pertemuan dengan BP dan Murphy, Arcandra menyatakan para eksekutif perusahaan minyak global antusias dan terkejut mendengar penjelasan terkait berbagai perubahan yang lakukan kementerian ESDM, terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal yang baru, yaitu sistem PSC Gross Split.
"Setelah mendengarkan paparan dan diskusi secara mendalam dengan kami, para eksekutif minyak global ini menyambut aturan baru ini secara positif. Mereka juga akan me-review (mengkaji) kembali rencana investasinya di Indonesia," katanya.
Dalam setiap kunjungan ke perusahaan minyak global ini, Arcandra selalu menjelaskan tiga prinsip utama dari skema gross split, yaitu kepastian, efisien dan sederhana.
"Dengan gross split, investor akan memeroleh kepastian karena pembagian split dilakukan secara transparan dan terukur. Parameter jelas, yaitu ditentukan berdasarkan karakteristik lapangan serta kompleksitas pengembangan dan produksi," terang dia.
Skema gross split, sambung dia, juga menciptakan efisiensi baik kepada pemerintah maupun investor. Karena biaya pengembangan blok menjadi tanggung jawab investor, maka investor harus mampu mengelola pembiayaan secara mandiri agar investasinya mendapatkan hasil optimal.
Pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan dana dari APBN untuk membiayai produksi migas.
"Gross split menciptakan kesederhanaan dari aspek persetujuan penganggaran, pengadaan, serta akuntabilitas. Pemerintah juga tidak perlu membuang banyak tenaga untuk melakukan pengawasan anggaran," pungkasnya. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK