2018-2027: Pemerintah Pangkas Proyeksi Kebutuhan Listrik
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Rabu, 14 Mar 2018 11:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik per tahun untuk periode 2018-2027 menurun dibandingkan periode 2017-2026 dari 8,3 persen menjadi 6,86 persen.
Hal itu diungkapkan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 - 2026 yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik 6,86 persen atau rata-rata tujuh persen. Ini termasuk program kelistrikan desa," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Selasa (13/3).
Penurunan asumsi pertumbuhan listrik merosot tak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang melambat dibandingkan proyeksi sebelumnya. Dalam RUPTL 2017-2026 asumsi pertumbuhan ekonomi per tahun rata-rata dipatok 6,2 persen.
Sementara itu, untuk RUPTL 2018-2027, Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman menyatakan asumsi rata-rata laju pertumbuhan ekonomi per tahun hanya 6,1 persen.
Penurunan laju pertumbuhan konsumsi listrik juga berefek pada merosotnya target pembangunan pembangkit yaitu dari 77.873 MegaWatt (MW) menjadi 56 MW.
Kemudian, rencana pembangunan transmisi dalam sepuluh tahun ke depan juga merosot menjadi 63.855 kilometersirkuit (kms) dari sebelumnya 67.465 kms.
Rencana pembangunan gardu induk juga dipangkas dari 165.231 MVA menjadi 151.424 MegaVoltAmpere (MVA).
Meskipun rencana pembangunan infrastruktur listrik dipangkas, Jonan menjamin PLN masih bisa memenuhi kebuutuhan listrik jika pertumbuhan ekonomi melonjak hingga tujuh persen. Pasalnya, setiap daerah memiliki cadangan kapasitas listrik sebesar 30 persen.
Terkait bauran energi, Jonan menyatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23 persen pada 2025 atau meningkat dari saat ini yang ada di kisaran 12 persen. Pada 2025, porsi energi batu bara dalam bauran energi pembangkit listrik akan menjadi 54,4 persen, gas 22,2 persen, dan bahan bakar minyak (BBM) 0,4 persen. (lav)
Hal itu diungkapkan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 - 2026 yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik 6,86 persen atau rata-rata tujuh persen. Ini termasuk program kelistrikan desa," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Selasa (13/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penurunan asumsi pertumbuhan listrik merosot tak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang melambat dibandingkan proyeksi sebelumnya. Dalam RUPTL 2017-2026 asumsi pertumbuhan ekonomi per tahun rata-rata dipatok 6,2 persen.
Sementara itu, untuk RUPTL 2018-2027, Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman menyatakan asumsi rata-rata laju pertumbuhan ekonomi per tahun hanya 6,1 persen.
Kemudian, rencana pembangunan transmisi dalam sepuluh tahun ke depan juga merosot menjadi 63.855 kilometersirkuit (kms) dari sebelumnya 67.465 kms.
Rencana pembangunan gardu induk juga dipangkas dari 165.231 MVA menjadi 151.424 MegaVoltAmpere (MVA).
Lihat juga:Harga 'Spesial' Batu Bara Tak Berlaku Surut |
Meskipun rencana pembangunan infrastruktur listrik dipangkas, Jonan menjamin PLN masih bisa memenuhi kebuutuhan listrik jika pertumbuhan ekonomi melonjak hingga tujuh persen. Pasalnya, setiap daerah memiliki cadangan kapasitas listrik sebesar 30 persen.
Terkait bauran energi, Jonan menyatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23 persen pada 2025 atau meningkat dari saat ini yang ada di kisaran 12 persen. Pada 2025, porsi energi batu bara dalam bauran energi pembangkit listrik akan menjadi 54,4 persen, gas 22,2 persen, dan bahan bakar minyak (BBM) 0,4 persen. (lav)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK