
Pertamina Diperkirakan Butuh Tambahan Subsidi LPG Rp1,6 T
Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 14/03/2018 16:46 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) memperkirakan realisasi volume gas cair (Liquefied Petroleum Gas/LPG) tabung tiga kilogram bersubsidi tahun ini bakal melampaui pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp46,87 triliun tahun ini. Dana digelontorkan untuk menambal selisih biaya penggunaan 6,45 juta metrik ton (MT) LPG melon dan 16,23 juta kilo liter (kl) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan minyak tanah.
"Prediksi kami, dengan melihat pertumbuhan kebutuhan elpiji yang rata-rata di atas lima persen (per tahun), kebutuhan elpiji (tiga kg) tahun 2018 ini bisa 6,7 juta MT," ujar Direktur Pertamina Muchamad Iskandar saat menghadiri Rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Rabu (14/3).
Membengkaknya kebutuhan volume LPG tiga kg memberikan konsekuensi pada besaran nominal subsidi yang dikucurkan. Iskandar mengungkapkan subsidi LPG rata-rata Rp6.500 per kg. Pertamina menjual LPG bersubsidi seharga Rp4.250 per kg atau Rp12.750 per tabung ke agen. Artinya, dengan potensi pembengkakan kebutuhan 250 ribu MT, kebutuhan subsidi gas bisa membengkak lebih dari Rp1,6 triliun.
Tahun lalu, realisasi volume LPG melon juga melampaui pagunya sebesar 1,7 persen di atas pagu menjadi 6,305 juta MT.
Menurut Iskandar, potensi pembengkakan volume kebutuhan LPG tiga kg perlu diantisipasi mengingat pagu volume LPG melon diatur dalam Undang-undang APBN 2018.
"Kuota (volume LPG melon) dipagu di APBN ini sangat sensitif. Bagaimana menjaga supaya over kuota ini bisa dipenuhi aspek legalitasnya," ujarnya.
Namun, Iskandar menyerahkan kepada pemerintah terkait perubahan pagu volume LPG melon dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2018.
"APBNP 2018 kan wewenang pemerintah yang penting kami sudah memberitahu," ujarnya. (lav/bir)
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp46,87 triliun tahun ini. Dana digelontorkan untuk menambal selisih biaya penggunaan 6,45 juta metrik ton (MT) LPG melon dan 16,23 juta kilo liter (kl) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan minyak tanah.
"Prediksi kami, dengan melihat pertumbuhan kebutuhan elpiji yang rata-rata di atas lima persen (per tahun), kebutuhan elpiji (tiga kg) tahun 2018 ini bisa 6,7 juta MT," ujar Direktur Pertamina Muchamad Iskandar saat menghadiri Rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Rabu (14/3).
Membengkaknya kebutuhan volume LPG tiga kg memberikan konsekuensi pada besaran nominal subsidi yang dikucurkan. Iskandar mengungkapkan subsidi LPG rata-rata Rp6.500 per kg. Pertamina menjual LPG bersubsidi seharga Rp4.250 per kg atau Rp12.750 per tabung ke agen. Artinya, dengan potensi pembengkakan kebutuhan 250 ribu MT, kebutuhan subsidi gas bisa membengkak lebih dari Rp1,6 triliun.
Tahun lalu, realisasi volume LPG melon juga melampaui pagunya sebesar 1,7 persen di atas pagu menjadi 6,305 juta MT.
Menurut Iskandar, potensi pembengkakan volume kebutuhan LPG tiga kg perlu diantisipasi mengingat pagu volume LPG melon diatur dalam Undang-undang APBN 2018.
"Kuota (volume LPG melon) dipagu di APBN ini sangat sensitif. Bagaimana menjaga supaya over kuota ini bisa dipenuhi aspek legalitasnya," ujarnya.
Namun, Iskandar menyerahkan kepada pemerintah terkait perubahan pagu volume LPG melon dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2018.
"APBNP 2018 kan wewenang pemerintah yang penting kami sudah memberitahu," ujarnya. (lav/bir)
ARTIKEL TERKAIT

Holding Migas, Aset Pertamina Ditaksir Bertambah Rp78 Triliun
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Harga Gas Aljazair Cuma US$1, Enam Kali Lebih Murah dari RI
Ekonomi 1 tahun yang lalu
DPR: PP Holding Migas Terancam Digugat
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Kementerian ESDM Bantah Tudingan Sumbat Investasi Tambang
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Harga 'Spesial' Batu Bara Tak Berlaku Surut
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Kelangkaan Premium di Riau Diduga Jelang Pilkada
Ekonomi 1 tahun yang lalu
BACA JUGA

Mobil Diesel B30 Lebih Cepat Ganti Saringan Bahan Bakar
Teknologi • 29 November 2019 08:41
KPK Sebut ESDM Abaikan Informasi Ribuan Izin Tambang Ilegal
Nasional • 27 November 2019 15:32
Ahok Jadi Komut Pertamina, Fadli Zon Sebut Orang Bermasalah
Nasional • 26 November 2019 23:08
Gerindra Sebut Ahok Tak Bakal Bawa Perubahan di Pertamina
Nasional • 25 November 2019 08:35
TERPOPULER

Pelaku e-Commerce Resah dengan Aturan Perdagangan Online
Ekonomi • 46 menit yang lalu
Indonesia Menang Sengketa Kertas dari Australia di WTO
Ekonomi 1 jam yang lalu
Aturan Insentif Pajak Investasi Jokowi Diramal Angkat IHSG
Ekonomi 1 jam yang lalu