Nasib Bunga KPR DP Nol Rupiah Masih Belum Jelas

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku belum bisa memastikan siapa pihak yang akan menalangi bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dalam program uang muka (Down Payment/DP) nol rupiah.

Sebelumnya, Pemprov DKI berkeinginan turut menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kini dijalankan pemerintah pusat.

FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, bekerjasama dengan bank nasional. Dalam skema tersebut, pemerintah pusat menempatkan sejumlah dana di bank untuk disalurkan dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat dengan bunga yang rendah.

Pemerintah pusat sendiri, kini mulai mengurangi dana FLPP. Sebagai gantinya, program rumah bersubsidi kini lebih banyak menggunakan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) atau membayarkan selisih bunga yang seharusnya dikenakan bank pada konsumen dengan bunga subsidi yang ditetapkan.

Lihat juga: Modal Subsidi Pemerintah, Anies Bangun Rumah DP Nol Rupiah

KPR subsidi dipatok dengan suku bunga flat sebesar 5 persen dan jangka waktu cicilan hingga 20 tahun. Pemerintah pusat juga telah memiliki kuota berapa rumah subsidi yang akan dibangun dan dibiayai di masing-masing daerah.

Kendati program DP nol persen sudah diluncurkan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengaku, pihaknya belum bisa memastikan siapa yang akan menanggung selisih bunga KPR tersebut.

"Itu belum bisa saya jawab, ya. Yang jelas, kebijakan FLPP itu (bunga) 5 persen. Kalau siapa yang menanggung itu, selama ini kami belum masuk ke situ. Ini masih digodok kebijakannya," kata Agustino di Balai Kota, Rabu (14/3).

Agustino pun menegaskan Pemprov DKI tidak akan mensubsidi DP rumah, tetapi sekadar menalangi. Namun, dia tidak merinci beberapa besaran dana yang dialokasikan Pemprov DKI melalui APBD DKI untuk menalangi DP nol rupiah itu.

Lihat juga: Pengembang Akui Rumah DP Nol di Rorotan Murni Proyek Swasta

Pembayaran DP akan masuk dalam skema cicilan pembeli hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu. Dengan demikian, penghuni akan membayar dana talangan itu melalui cicilan tiap bulan.

"Kalau DP nya itu jelas, bisa dari PPDPP (pengelola dana pembiayaan perumahan pemerintah pusat), bisa juga dari pemerintah DKI. Nanti kami godok," katanya.

Rencananya, guna melaksanakan program DP nol rupiah, pemprov DKI akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada April 2018. Namun, diakui Agustino, BLUD belum bisa bekerja maksimal saat awal berdirinya.

"April juga BLUD belum bisa kerja maksimal, saya bilang bangunannya aja belum berdiri, bangunannya belum tegak. Apa yang mau di cicil?," katanya. (agi)