Penjualan Sukuk Ritel Tahun Ini Melempem Cuma Rp8,43 Triliun
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 19 Mar 2018 17:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menghimpun dana sebesar Rp8,43 triliun dari penjualan sukuk ritel (sukri) seri SR 010. Sukri tersebut ditawarkan sejak 23 Februari - 16 Maret 2018 melalui 22 agen penjual.
Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan penjualan sukri tahun ini sedikit lebih besar dibandingkan kuota awal agen penjual sebesar Rp8,1 triliun dengan jumlah investor yang berpartisipasi mencapai 17.922 orang.
Namun, dengan imbal hasil sebesar 5,9 persen, sebetulnya raupan dana ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penerbitan sukri seri 009 yang diterbitkan pemerintah tahun lalu yang sebesar Rp14,03 triliun. Dengan kata lain, penjualan sukuk ritel pada tahun ini 39,9 persen lebih rendah dibanding penyerapan sukri seri 009.
Hanya saja, Kemenkeu tak ambil pusing. Sebab, menurutnya, yang penting hasil penjualan melebihi target kuota dari seluruh agen penjual.
"Memang, target penjualan yang disampaikan oleh agen penjual sebesar Rp8,1 triliun. Itulah yang kemudian ditetapkan pemerintah sebagai kuota," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/3).
Adapun, penjualan sukri terbesar untuk kategori bank konvensional adalah PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1,37 triliun. Sementara, untuk kategori bank syariah, penjualan terbesar diraih oleh PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp521,97 juta, serta untuk kategori perusahaan sekuritas adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebesar Rp644,53 juta.
Setelah penawaran, nantinya sukri seri SR 010 ini akan dicatatkan (proses settlement) pada 21 Januari mendatang dengan tanggal jatuh tempo tiga tahun kemudian.
"Dalam masa penawaran selama tiga pekan, yield di secondary market telah naik cukup besar. Tercapainya target penjualan itu tentu mencerminkan kepercayaan investor pada instrumen pemerintah dan menunjukkan kerja keras agen penjual," jelasnya.
Dana tersebut akan digunakan untuk proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seperti jaringan irigasi air tanah, bendungan, embung, jalan, jembatan, sistem pengelolaan drainase, sistem penyediaan air minum terfasilitasi, hingga sarana penanggulangan bencana alam.
Tak berhenti sampai situ, dana itu juga akan digunakan untuk proyek Kementerian Perhubungan (Kemenhub), seperti prasarana perkeretaapian, fasilitas pelabuhan, layanan lalu lintas dan angkutan laut, termasuk layanan kenavigasian dan kapasitas bandar udara.
"Sebanyak 17.922 investor di seluruh provinsi di Indonesia ini membeli sukri dengan rata-rata pembelian Rp471 juta per investor," pungkasnya.
Rencananya, pemerintah melelang Project Based Sukuk (PBS) Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) sebesar 15 persen hingga 20 persen dari penerbitan SBN bruto tahun ini Rp846,4 triliun. Sehingga, pemerintah berharap bisa mendapatkan Rp126,96 triliun hingga Rp169,2 triliun dari penerbitan obligasi syariah. (bir)
Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan penjualan sukri tahun ini sedikit lebih besar dibandingkan kuota awal agen penjual sebesar Rp8,1 triliun dengan jumlah investor yang berpartisipasi mencapai 17.922 orang.
Namun, dengan imbal hasil sebesar 5,9 persen, sebetulnya raupan dana ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penerbitan sukri seri 009 yang diterbitkan pemerintah tahun lalu yang sebesar Rp14,03 triliun. Dengan kata lain, penjualan sukuk ritel pada tahun ini 39,9 persen lebih rendah dibanding penyerapan sukri seri 009.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, Kemenkeu tak ambil pusing. Sebab, menurutnya, yang penting hasil penjualan melebihi target kuota dari seluruh agen penjual.
"Memang, target penjualan yang disampaikan oleh agen penjual sebesar Rp8,1 triliun. Itulah yang kemudian ditetapkan pemerintah sebagai kuota," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/3).
Setelah penawaran, nantinya sukri seri SR 010 ini akan dicatatkan (proses settlement) pada 21 Januari mendatang dengan tanggal jatuh tempo tiga tahun kemudian.
"Dalam masa penawaran selama tiga pekan, yield di secondary market telah naik cukup besar. Tercapainya target penjualan itu tentu mencerminkan kepercayaan investor pada instrumen pemerintah dan menunjukkan kerja keras agen penjual," jelasnya.
Dana tersebut akan digunakan untuk proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seperti jaringan irigasi air tanah, bendungan, embung, jalan, jembatan, sistem pengelolaan drainase, sistem penyediaan air minum terfasilitasi, hingga sarana penanggulangan bencana alam.
Tak berhenti sampai situ, dana itu juga akan digunakan untuk proyek Kementerian Perhubungan (Kemenhub), seperti prasarana perkeretaapian, fasilitas pelabuhan, layanan lalu lintas dan angkutan laut, termasuk layanan kenavigasian dan kapasitas bandar udara.
"Sebanyak 17.922 investor di seluruh provinsi di Indonesia ini membeli sukri dengan rata-rata pembelian Rp471 juta per investor," pungkasnya.
Rencananya, pemerintah melelang Project Based Sukuk (PBS) Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) sebesar 15 persen hingga 20 persen dari penerbitan SBN bruto tahun ini Rp846,4 triliun. Sehingga, pemerintah berharap bisa mendapatkan Rp126,96 triliun hingga Rp169,2 triliun dari penerbitan obligasi syariah. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK