Kajian Integrasi PGN-Pertagas Tunggu Menkeu Hitung Aset
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Selasa, 27 Mar 2018 15:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut skema integrasi antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan PT Pertagas masih dalam proses pengkajian. Rencananya, kedua perusahaan akan dilebur untuk berperan menjadi divisi bisnis gas dalam holding BUMN minyak dan gas (Migas).
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat mengatakan skema ini bakal diputuskan setelah Kementerian Keuangan selesai menghitung nilai aset dari anggota holding migas, yakni PT Pertamina (Persero) dan PGN.
"Penetapan nilai aset dari Kementerian Keuangan untuk efektifitas holding. Setelah itu baru bahas PGN dan Pertagas," ucap Edwin, Selasa (27/3).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani pembentukan holding migas pada awal Maret 2018. Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga membuat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait pengalihan saham PGN ke Pertamina.
Nantinya, jumlah saham PGN milik pemerintah yang diberikan ke Pertamina akan mengacu pada beleid tersebut. KMK akan menjadi aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018.
Sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina Nicke Widyawati mengatakan penentuan skema integrasi antara PGN dan Pertagas diputuskan paling lambat Maret 2018. Beberapa skema yang sedang dibahas, yakni akuisisi dan inbreng.
Namun, Edwin menyebut keputusan skema integrasi keduanya juga bakal diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PGN yang digelar April mendatang.
"Bagaimana pun skemanya, harus di RUPS PGN dulu ya," terang Edwin.
Beberapa yang menjadi pembahasan, yaitu terkait upaya pencarian dana PGN jika memang skema jntegrasi yang diputuskan berbentuk akuisisi. Selain itu, skema inbreng juga masih masuk dalam salah satu opsi.
"Sedang kaji mana yang cocok. Banyak sekali pertimbangannya," ungkap Edwin.
(lav/bir)
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat mengatakan skema ini bakal diputuskan setelah Kementerian Keuangan selesai menghitung nilai aset dari anggota holding migas, yakni PT Pertamina (Persero) dan PGN.
"Penetapan nilai aset dari Kementerian Keuangan untuk efektifitas holding. Setelah itu baru bahas PGN dan Pertagas," ucap Edwin, Selasa (27/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, jumlah saham PGN milik pemerintah yang diberikan ke Pertamina akan mengacu pada beleid tersebut. KMK akan menjadi aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018.
Sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina Nicke Widyawati mengatakan penentuan skema integrasi antara PGN dan Pertagas diputuskan paling lambat Maret 2018. Beberapa skema yang sedang dibahas, yakni akuisisi dan inbreng.
Namun, Edwin menyebut keputusan skema integrasi keduanya juga bakal diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PGN yang digelar April mendatang.
"Bagaimana pun skemanya, harus di RUPS PGN dulu ya," terang Edwin.
Beberapa yang menjadi pembahasan, yaitu terkait upaya pencarian dana PGN jika memang skema jntegrasi yang diputuskan berbentuk akuisisi. Selain itu, skema inbreng juga masih masuk dalam salah satu opsi.
"Sedang kaji mana yang cocok. Banyak sekali pertimbangannya," ungkap Edwin.
Lihat juga:Pemerintah Diminta Tak Hilang Kontrol ke PGN |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK