Bangun Jalan Tol, HPJI Usulkan Skema Pendanaan 'Shadow Toll'
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Rabu, 11 Apr 2018 10:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) dan pemerintah akan membahas skema shadow toll guna memberikan pilihan pendanaan baru untuk membangun jalan tol di Indonesia.
Skema shadow toll merupakan kontrak pendanaan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam membangun jalan. Skema ini sudah pernah digunakan di Inggris.
Nantinya, jumlah pembayaran bergantung pada jumlah pengemudi yang melewati jalan tersebut. Artinya, semakin banyak yang melewati jalan itu, maka semakin besar pula dana yang harus dibayar pemerintah kepada pihak swasta dalam jangka waktu yang disepakati.
"Skema ini akan lebih terukur, jadi pihak swasta itu akan membangun jalan sesuai kebutuhan karena dibayarnya per pengemudi yang lewat," ungkap Wakil Ketua Umum DPP HPJI Taufik Widjojono, Selasa (10/4).
Taufik menerangkan skema ini sama seperti ketika pengemudi menggunakan jalan tol. Saat masuk tol, maka pengemudi wajib membayar tol. Dalam pembangunan jalan yang menggunakan skema shadow toll, pengelola juga mewajibkan pembayaran bagi setiap pengemudi yang menggunakan jalan tersebut.
Namun, pengemudi tidak harus membayar secara pribadi karena akan ditanggung oleh pemerintah. "Masyarakat tidak perlu membayar karena kan sudah bayar pajak, bayarnya dari sana," kata Taufik.
Lebih lanjut, Taufik menyatakan skema shadow toll bisa digunakan sebagai lanjutan dari skema pendanaan availability payment atau pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada investor.
"Kalau availability payment ini untuk membangun tol, pemerintah tidak peduli siapa yang lewat. Ini satu langkah bisa untuk membangun jalan," papar Taufik.
Kendati demikian, tiap skema pendanaan tentu tetap memiliki sisi positif dan negatif. Taufik menjelaskan risiko dari skema pendanaan shadow toll khususnya bagi investor, yaitu untung yang diterima sedikit jika jumlah pengemudi yang melewati jalan tersebut tidak banyak atau sesuai target.
"Kalau yang lewat sedikit, lama dapat keuntungannya," tutup Taufik.
(lav/bir)
Skema shadow toll merupakan kontrak pendanaan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam membangun jalan. Skema ini sudah pernah digunakan di Inggris.
Nantinya, jumlah pembayaran bergantung pada jumlah pengemudi yang melewati jalan tersebut. Artinya, semakin banyak yang melewati jalan itu, maka semakin besar pula dana yang harus dibayar pemerintah kepada pihak swasta dalam jangka waktu yang disepakati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Skema ini akan lebih terukur, jadi pihak swasta itu akan membangun jalan sesuai kebutuhan karena dibayarnya per pengemudi yang lewat," ungkap Wakil Ketua Umum DPP HPJI Taufik Widjojono, Selasa (10/4).
Taufik menerangkan skema ini sama seperti ketika pengemudi menggunakan jalan tol. Saat masuk tol, maka pengemudi wajib membayar tol. Dalam pembangunan jalan yang menggunakan skema shadow toll, pengelola juga mewajibkan pembayaran bagi setiap pengemudi yang menggunakan jalan tersebut.
Lebih lanjut, Taufik menyatakan skema shadow toll bisa digunakan sebagai lanjutan dari skema pendanaan availability payment atau pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada investor.
"Kalau availability payment ini untuk membangun tol, pemerintah tidak peduli siapa yang lewat. Ini satu langkah bisa untuk membangun jalan," papar Taufik.
Kendati demikian, tiap skema pendanaan tentu tetap memiliki sisi positif dan negatif. Taufik menjelaskan risiko dari skema pendanaan shadow toll khususnya bagi investor, yaitu untung yang diterima sedikit jika jumlah pengemudi yang melewati jalan tersebut tidak banyak atau sesuai target.
"Kalau yang lewat sedikit, lama dapat keuntungannya," tutup Taufik.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK