Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku telah membayar tunggakan
subsidi energi selama periode Januari-April 2018 sebesar Rp15,3 triliun kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Jika dirinci, sebanyak Rp12,3 triliun dialokasikan untuk mencicil kurang bayar subsidi
Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina. Sisanya, Rp3 triliun untuk mencicil kurang bayar subsidi listrik kepada PLN.
"Realisasi subsidi energi sampai April 2018 antara lain untuk BBM Rp26 triliun termasuk kurang bayar (subsidi BBM) Rp12,3 triliun dan subsidi listrik Rp13,2 triliun termasuk kurang bayar (subsidi listrik) Rp3 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara total, Sri Mulyani mengungkapkan selama empat bulan pertama tahun ini, realisasi subsidi energi tercatat Rp39,2 triliun atau mencapai 41,5 persen dari alokasi APBN 2018. Realisasi pembayaran subsidi energi melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp16 triliun.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menambahkan, sesuai audit 2016, total kurang bayar subsidi BBM mencapai Rp22 triliun. Sementara itu, total kurang bayar subsidi listrik mencapai Rp7,3 triliun.
"Artinya, kami sudah membayar setengahnya," ujarnya Askolani.
Pelunasan sisa separuh utang subsidi BBM dan listrik rencananya dilakukan pemerintah pada 2019. Hal itu, lanjut Askolani, sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dapat melunasi kurang bayar subsidi energi dalam dua tahun ini.
(lav)