Ombudsman: Ada Maladministrasi Dalam Lelang Gula Rafinasi

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Senin, 04/06/2018 19:30 WIB
Ombudsman: Ada Maladministrasi Dalam Lelang Gula Rafinasi Ilustrasi Gula Rafinasi. (Foto: Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman awal pekan ini menyerahkan Laporasn Hasil Pemeriksaan (LAHP) mereka atas perdagangan gula rafinasi melalui pasar lelang komoditas yang telah diuji coba oleh Kementerian perdagangan beberapa waktu lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perdagangan gula tersebut cacat administrasi. Kecacatan administrasi dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

Dadan Suharma Wijaya, Komisioner Ombudsman mengatakan kecacatan dilakukan Kementerian Perdagangan karena mereka telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PEar/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas tanpa adanya peraturan presiden.


Padahal, berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengembangan pasar lelang komoditas perlu diatur dengan atau berdasar peraturan dari Presiden.


"Faktanya, hingga saat ini Peraturan Presiden soal lelang komoditas ini belum juga diterbitkan," katanya, Senin (4/6).

Selain dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Dadang mengatakan maladministrasi juga dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ombudsman menilai bahwa dalam menyelenggarakan pasar lelang komoditas gula kristal rafinasi, Bappebti telah melampaui kewenangan mereka.

"Bappebti tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan penyelenggaraan pasar lelang. Temuan kami, dia telah melampaui kewenangannya karena melakukan serangkaian beauty contest untuk lelang gula kristal rafinasi ini," katanya.


Selain cacat administrasi yang dilakukan Kementerian Perdagangan dan Bappebti tersebut, Dadang mengatakan lembaganya juga menemukan kelalaian dalam perdagangan gula rafinasi melalui pasar lelang komoditas. Kelalaian dilakukan Kementerian Perdagangan, Bappebti, dan dinas perdagangan baik di provinsi maupun kabupaten/ kota.

Kelalaian mereka lakukan dengan tidak menggelar sosialisasi secara akurat kepada peserta beli pasar lelang gula kristal rafinasi.

Meski menemukan serangkaian tindakan maladministrasi, Ombudsman tidak memberikan rekomendasi apapun ke Kementerian Perdagangan. Mereka hanya menyebut bahwa penyelenggaraan pasar lelang komoditas gula kristal rafinasi bisa dilakukan kalau Kementerian Perdagangan dan Bappebti mau melakukan perbaikan pelaksanaan.


"Misalnya, Kemendag dan Bappebti melakukan sistem lelang ini setelah Peraturan Presiden terbit sehingga ada pembinaan dan pengembangan terhadap lelang komoditas itu," imbuhnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menuturkan tidak mempermasalahkan temuan Ombudsman tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan telah menghentikan semua proses lelang komoditas gula kristal rafinasi sejak 23 April 2018 lalu.

"Berdasarkan rekomendasi dari KPK kami sudah hentikan semua prosesnya sampai nanti ada Peraturan Presiden soal lelang komoditas ini," katanya.
(agt/bir)