Kadin Perkirakan Online Single Submission Baru Jalan 2019

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Sabtu, 16/06/2018 18:30 WIB
Kadin Perkirakan Online Single Submission Baru Jalan 2019 Ketua Kadin Rosan Roeslani memperkirakan penerapan Sistem Online Single Submission baru bisa dimulai 2019 mendatang. (Foto: CNN Indonesia/Yuli Yanna Fauzie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan pelaksanaan perizinan investasi daring melalui Sistem Online Single Submission (OSS) masih akan terkendala. Ketua Kadin Rosan Roeslani memperkirakan karena kendala tersebut kemungkinan sistem tersebut baru akan bisa dimulai tahun 2019 mendatang.
 
Perkiraan tersebut didasarkan pada permasalahan yang masih dihadapi pemerintah dalam menjalankan sistem tersebut. Kadin menilai sampai saat ini di internal pemerintah masih belum satu suara dalam melaksanakan sistem tersebut.
 
Kendala tersebut tercermin dari keputusan Menteri Koordinator Perekonomian mengambil alih pelaksanaan sistem tersebut dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
 
"Sedangkan di daerah, masih ada tarik- tarikan juga, banyak daerah yang tidak rela memberikan kekuasaan mereka ke sistem tersebut, jadi baru tahun depan lah," katanya, Sabtu (16/6).

 
Pemerintah akan menerapkan Sistem OSS untuk mempermudah kegiatan investasi mulai Maret lalu. Sistem diterapkan karena upaya pemerintah mempermudah perizinan investasi melalui penerbitan sejumlah paket kebijakan ekonomi sampai saat ini belum banyak membuahkan hasil.

Kondisi tersebut tercermin dari investasi yang masuk ke Indonesia sampai saat ini. Data Kementerian Koordinator Perekonomian per tahun aliran investasi dunia mencapai US$1.471 miliar. 


Tapi dengan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan, pemerintah hanya mampu menarik 1,97 persennya saja. Tapi walau sudah direncanakan Maret, sampai saat ini sistem tersebut belum juga bisa diterapkan.

 
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian beberapa waktu lalu mengatakan penerapan sistem tersebut masih terkendala kesiapan dari BKPM. Sampai saat ini BKPM belum siap dalam melaksanakan Sistem OSS baik secara anggaran maupun sumber daya manusia (SDM).
 
Atas permasalahan tersebut, Darmin memutuskan mengambil alih pelaksanaan sistem tersebut dari BKPM. Selanjutnya, Sistem OSS untuk sementara waktu akan dijalankan dengan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia National Single Window (INSW).
 
Rosan mengatakan bahwa masalah SDM memang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Sistem OSS yang harus diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. "Karena meskipun sistem nantinya dioperasikan secara online dan menggunakan teknologi, kalau tidak ada SDM handal menjalankannya sama dengan bohong," katanya.

 
(agt/agt)