ANALISIS
Upah Tinggi jadi Magnet Pendatang ke Jakarta
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Sabtu, 23 Jun 2018 17:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ada saja pendatang baru yang menjejakkan kakinya ke ibu kota usai Lebaran. Bahkan, jumlahnya terus meningkat tahun demi tahun. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproyeksi 72.167 orang akan mendatangi Jakarta.
Data Dinas Dukcapil DKI Jakarta menyebut jumlah itu bertambah 2 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Hal itu sekaligus menandakan jumlah pendatang baru yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Upah tinggi disebut-sebut jadi magnet bagi pendatang baru ibu kota. Hiruk pikuk kota yang padat, serta krimininalitas yang tinggi bahkan tak menciutkan nyali mereka untuk menjajal manisnya pendapatan dari memeras keringat di ibu kota.
Lihatlah, data Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp3,64 juta per bulan pada tahun ini atau naik 8 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu Rp3,35 juta.
Taruh kata, sekalipun mereka yang datang tak pernah mengenyam pendidikan tinggi atau tak memiliki keterampilan khusus, banyak tawaran bekerja sebagai buruh pabrik, pelayan toko, dan pekerjaan informal lainnya.
"Bisa dilihat dari UMP (DKI Jakarta) yang lebih tinggi. Juga, banyak yang informal. Misal, pedagang kaki lima, tetapi penghasilannya tetap bisa lebih besar dari yang di daerah," ujar Ekonom CORE Akhmad Akbar Susanto kepada CNNIndonesia.com, akhir pekan ini.
Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan faktor psikologis juga berperan dalam mengundang pendatang ke Jakarta. Yang paling sederhana, ia mencontohkan kisah sukses keluarga atawa teman yang mengadu nasib di Jakarta.
"Ketika melihat saudara, misalnya, dari Jakarta bisa bawa uang, elektronik, dan kendaraan bermotor, itu sangat menjanjikan bagi calon pendatang," terang dia.
Pendatang Baru, Masalah Baru
Bengkaknya jumlah pendatang baru di Jakarta bukan tanpa masalah. Beberapa masalah yang kemudian muncul adalah jumlah lapangan kerja tak mencukupi. Ujung-ujungnya memperdalam jurang masalah sosial, seperti kemiskinan.
Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut angka kemiskinan di Jakarta meningkat dari 3,77 persen atau 389 ribu orang per Maret 2017 menjadi 3,78 persen atau sebanyak 393 ribu orang.
Hitung-hitungan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, pemda perlu menciptakan lapangan kerja baru yang melahirkan kesempatan kerja bagi 250 ribu orang dalam lima tahun ke depan.
"Ini untuk memastikan mereka tak jadi beban bagi kota Jakarta ke depan," katanya.
Namun, menurut Sarman lapangan pekerjaan yang disiapkan bukan lah pekerjaan formal. Maklum, lagi-lagi terbentur tingkat pendidikan dan keterampilan.
"Akhirnya, kalau pun pekerjaan formal, ditempatkan di pekerjaan jasa, seperti petugas keamanan dan kebersihan," imbuh dia.
Pemerataan Ekonomi
Persoalan pendatang baru di ibu kota, Akhmad menuturkan harus diselesaikan dengan cara-cara yang lebih terstruktur. Misalnya, memastikan lapangan kerja yang mumpuni untuk mereka di daerah.
Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi merata dan mereka tak menggantungkan harapan hanya di ibu kota.
"Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja di daerah menjadi penting," katanya.
Salah satu yang bisa dilakukan, memaksimalkan penggunaan dana desa dari pemerintah pusat. Dana itu bisa dilakukan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa.
Bumdes itu bisa diintegrasikan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bisa menciptakan lapangan kerja yang terstruktur.
"Jadi, penciptaan lapangan kerja terus tumbuh dan yang tidak ketinggalan harus ada pelatihan-pelatihan agar skill (keahlian) meningkat sesuai kebutuhan industri," tandasnya. (bir)
Data Dinas Dukcapil DKI Jakarta menyebut jumlah itu bertambah 2 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Hal itu sekaligus menandakan jumlah pendatang baru yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Upah tinggi disebut-sebut jadi magnet bagi pendatang baru ibu kota. Hiruk pikuk kota yang padat, serta krimininalitas yang tinggi bahkan tak menciutkan nyali mereka untuk menjajal manisnya pendapatan dari memeras keringat di ibu kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihatlah, data Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp3,64 juta per bulan pada tahun ini atau naik 8 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu Rp3,35 juta.
Taruh kata, sekalipun mereka yang datang tak pernah mengenyam pendidikan tinggi atau tak memiliki keterampilan khusus, banyak tawaran bekerja sebagai buruh pabrik, pelayan toko, dan pekerjaan informal lainnya.
Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan faktor psikologis juga berperan dalam mengundang pendatang ke Jakarta. Yang paling sederhana, ia mencontohkan kisah sukses keluarga atawa teman yang mengadu nasib di Jakarta.
"Ketika melihat saudara, misalnya, dari Jakarta bisa bawa uang, elektronik, dan kendaraan bermotor, itu sangat menjanjikan bagi calon pendatang," terang dia.
Pendatang Baru, Masalah Baru
Bengkaknya jumlah pendatang baru di Jakarta bukan tanpa masalah. Beberapa masalah yang kemudian muncul adalah jumlah lapangan kerja tak mencukupi. Ujung-ujungnya memperdalam jurang masalah sosial, seperti kemiskinan.
Lihat juga:Kadin Pantau Pengusaha yang Belum Bayar THR |
Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut angka kemiskinan di Jakarta meningkat dari 3,77 persen atau 389 ribu orang per Maret 2017 menjadi 3,78 persen atau sebanyak 393 ribu orang.
Hitung-hitungan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, pemda perlu menciptakan lapangan kerja baru yang melahirkan kesempatan kerja bagi 250 ribu orang dalam lima tahun ke depan.
"Ini untuk memastikan mereka tak jadi beban bagi kota Jakarta ke depan," katanya.
Namun, menurut Sarman lapangan pekerjaan yang disiapkan bukan lah pekerjaan formal. Maklum, lagi-lagi terbentur tingkat pendidikan dan keterampilan.
"Akhirnya, kalau pun pekerjaan formal, ditempatkan di pekerjaan jasa, seperti petugas keamanan dan kebersihan," imbuh dia.
Pemerataan Ekonomi
Persoalan pendatang baru di ibu kota, Akhmad menuturkan harus diselesaikan dengan cara-cara yang lebih terstruktur. Misalnya, memastikan lapangan kerja yang mumpuni untuk mereka di daerah.
 Ilustrasi warga pendatang baru. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). |
Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi merata dan mereka tak menggantungkan harapan hanya di ibu kota.
"Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja di daerah menjadi penting," katanya.
Salah satu yang bisa dilakukan, memaksimalkan penggunaan dana desa dari pemerintah pusat. Dana itu bisa dilakukan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa.
Bumdes itu bisa diintegrasikan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bisa menciptakan lapangan kerja yang terstruktur.
"Jadi, penciptaan lapangan kerja terus tumbuh dan yang tidak ketinggalan harus ada pelatihan-pelatihan agar skill (keahlian) meningkat sesuai kebutuhan industri," tandasnya. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK