PMN Hutama Karya Demi Tol Trans Sumatra Kelar 2019
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Rabu, 11 Jul 2018 19:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan pemberian tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp12,5 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero) dilakukan demi mengejar target pembangunan Tol Trans Sumatra pada 2019 mendatang.
Maklum saja, bila merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra, proyek tersebut harus selesai dan dioperasikan pada 2019 mendatang.
Kepala Sub Direktorat Mitigasi Risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir mengatakan ketentuan tersebut membuat pemerintah jungkir balik. Oleh karena itulah, agar target tersebut tercapai pemerintah kemudian memberikan PMN kepada Hutama Karya.
"Itu jadi alasan pemerintah kenapa pemerintah berikan PMN tersebut," katanya di kawasan Sudirman, Rabu (11/7).
Riko bilang PMN untuk Hutama Karya tersebut tidak memberatkan keuangan negara. Apalagi, negara juga telah menugaskan pembangunan tersebut ke Hutama Karya.
Pemberian PMN untuk Hutama Karya bukan kali pertama ini saja dilakukan. Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan PMN Rp5,6 triliun ke BUMN tersebut.
PMN diberikan untuk empat ruas Tol Trans Sumatera; Medan-Binjai senilai Rp1,01 triliun, Palembang-Indralaya Rp2,31 triliun, Bakauheni-Terbanggi Besar Rp2,21 triliun, dan Pekanbaru-Dumai Rp58 miliar.
Selain PMN, agar pembangunan tol tersebut tetap berjalan, Hutama Karya juga mendapat penjaminan (underlying asset/revenue) atas surat utang (obligasi).
Berdasarkan catatan Kemenkeu hingga 2017, pemerintah memberikan surat jaminan atas pinjaman Hutama Karya senilai Rp481 miliar untuk pendanaan ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya Rp1,2 triliun.
Pemerintah juga memberikan surat penjaminan atas obligasi untuk pendanaan ruas Bakauheni-Terbanggi Tinggi.
"Pemberian jaminan diharapkan dapat meningkatkan bankability dari proyek yang dibangun, khususnya dalam meningkatkan creditworthiness atas pinjaman dan penerbitan obligasi, sekaligus memberikan kepercayaan kepada investor," katanya.
Kendati begitu, menurutnya, pemberian PMN dan penjaminan pemerintah telah cukup berhasil mempercepat pembangunan jalan tol. Hal ini terlihat dari progres pembangunan tol.
Berdasarkan data Hutama Karya per awal Juli 2018, ruas Medan-Binjai sudah mencapai 91,92 persen, Palembang-Indralaya 91,57 persen, dan Bakauheni-Terbanggi Besar 82,88 persen. Meski, ruas Pekanbaru-Dumai baru sekitar 7,02 persen.
"Ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya itu sudah beroperasi dan berkontribusi ke pendapatan perseroan," terangnya.
Sementara 2 ruas lainnya, Terbanggi Besar-Pematang Panggang sudah mencapai 64,98 persen dan Pematang Panggang-Kayu Agung 61,43 persen. Sedangkan 2 ruas terakhir, Kisaran-Indrarupa dan Kualatanjung-Tebing Tinggi-Parapat masih belum dibangun.
Sebagai informasi, selain untuk Hutama Karya, pemerintah juga mengusulkan pemberian PMN ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN senilai Rp15 triliun dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN Rp4,1 triliun.
PLN mendapat PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha perusahaan untuk membangun infrastruktur kelistrikan.
Sedangkan PANN untuk restrukturisasi hutang SLA, yakni konversi utang pokok SLA menjadi PMN sebesar Rp2,3 triliun dan penghapusan bunga denda sebesar Rp1,8 triliun.
(agt)
Maklum saja, bila merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra, proyek tersebut harus selesai dan dioperasikan pada 2019 mendatang.
Kepala Sub Direktorat Mitigasi Risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir mengatakan ketentuan tersebut membuat pemerintah jungkir balik. Oleh karena itulah, agar target tersebut tercapai pemerintah kemudian memberikan PMN kepada Hutama Karya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemberian PMN untuk Hutama Karya bukan kali pertama ini saja dilakukan. Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan PMN Rp5,6 triliun ke BUMN tersebut.
PMN diberikan untuk empat ruas Tol Trans Sumatera; Medan-Binjai senilai Rp1,01 triliun, Palembang-Indralaya Rp2,31 triliun, Bakauheni-Terbanggi Besar Rp2,21 triliun, dan Pekanbaru-Dumai Rp58 miliar.
Selain PMN, agar pembangunan tol tersebut tetap berjalan, Hutama Karya juga mendapat penjaminan (underlying asset/revenue) atas surat utang (obligasi).
Berdasarkan catatan Kemenkeu hingga 2017, pemerintah memberikan surat jaminan atas pinjaman Hutama Karya senilai Rp481 miliar untuk pendanaan ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya Rp1,2 triliun.
Pemerintah juga memberikan surat penjaminan atas obligasi untuk pendanaan ruas Bakauheni-Terbanggi Tinggi.
"Pemberian jaminan diharapkan dapat meningkatkan bankability dari proyek yang dibangun, khususnya dalam meningkatkan creditworthiness atas pinjaman dan penerbitan obligasi, sekaligus memberikan kepercayaan kepada investor," katanya.
Kendati begitu, menurutnya, pemberian PMN dan penjaminan pemerintah telah cukup berhasil mempercepat pembangunan jalan tol. Hal ini terlihat dari progres pembangunan tol.
Berdasarkan data Hutama Karya per awal Juli 2018, ruas Medan-Binjai sudah mencapai 91,92 persen, Palembang-Indralaya 91,57 persen, dan Bakauheni-Terbanggi Besar 82,88 persen. Meski, ruas Pekanbaru-Dumai baru sekitar 7,02 persen.
"Ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya itu sudah beroperasi dan berkontribusi ke pendapatan perseroan," terangnya.
Sementara 2 ruas lainnya, Terbanggi Besar-Pematang Panggang sudah mencapai 64,98 persen dan Pematang Panggang-Kayu Agung 61,43 persen. Sedangkan 2 ruas terakhir, Kisaran-Indrarupa dan Kualatanjung-Tebing Tinggi-Parapat masih belum dibangun.
Sebagai informasi, selain untuk Hutama Karya, pemerintah juga mengusulkan pemberian PMN ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN senilai Rp15 triliun dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN Rp4,1 triliun.
PLN mendapat PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha perusahaan untuk membangun infrastruktur kelistrikan.
Sedangkan PANN untuk restrukturisasi hutang SLA, yakni konversi utang pokok SLA menjadi PMN sebesar Rp2,3 triliun dan penghapusan bunga denda sebesar Rp1,8 triliun.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK