Proyek Data Kemiskinan Bernilai Rp1,4 Triliun Dilelang
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 30 Jul 2018 17:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Sosial akan segera melelang proyek pemeliharaan jaringan data program pengentasan kemiskinan bernilai Rp1,4 triliun.
Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Harry Z Soeratin mengatakan bahwa jaringan data tersebut merupakan bagian dari Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN) yang nantinya dijadikan sumber untuk memvalidasi data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Ini bukan lelang belanja modal pada umumnya, karena yang dilelang pengelolaan sistem database. Maka itu kami keluarkan dari belanja operasional," katanya Senin (30/7).
Harry mengatakan bahwa untuk melaksanakan proses lelang tersebut, pihaknya sudah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
Selanjutnya, Kementerian sosial akan melakukan penjajakan kepada investor (market sounding).
Dalam melakukan proses penjajakan dan lelang tersebut pihaknya akan didampingi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).
Maklum saja, proses lelang proyek pemeliharaan jaringan data tersebut rumit. Proyek tersebut akan dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dengan mekanisme pembayaran ketersediaan layanan (availibility payment).
Pemerintah akan membayar investasi yang telah dikeluarkan oleh swasta plus keuntungannya secara berkala sesuai dengan layanan pemeliharaan jaringan yang telah mereka lakukan. Harry mengatakan sebenarnya Kementerian Sosial bersama dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal sudah melakukan penjajakan investor.
Penjajakan diikuti oleh 15 investor. "Tapi nanti akan dilakukan lagi agar lebih tajam," katanya.
Harry mengatakan keberadaan proyek SKSTN penting. Proyek tersebut bisa bermanfaat untuk mencegak tumpang tindih dan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Sebagai informasi, pemerintah mengeluarkan anggaran triliunan untuk mengentaskan kemiskinan. Di tahun ini, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp283,7 triliun untuk pengentasan kemiskinan.
Anggaran tersebut digelontorkan untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 10 juta keluarga kurang mampu, membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 92,4 juta jiwa masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan melaksanakan Program Indonesia Pintar bagi 401.500 mahasiswa.
Setelah proses lelang selesai, ia berharap SKSTN bisa jalan maksimal dua tahun ke depan. "Sistem ini memudahkan kami ke depan kalau ada kepentingan sosial, sehingga bisa mendapatkan proses bisnis yang terintegrasi dan sinergi dengan kementerian lain," sambung Harry.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman optimistis lelang KPBU model baru ini bisa sukses. Sebab, ia yakin skema AP yang diberikan berkala setiap tahunnya bisa menarik pihak swasta.
"Dan karena ini skema KPBU, sehingga kamj harapkan proyek ini tidak membebani APBN lagi," pungkas dia.
(agt)
Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Harry Z Soeratin mengatakan bahwa jaringan data tersebut merupakan bagian dari Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN) yang nantinya dijadikan sumber untuk memvalidasi data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Ini bukan lelang belanja modal pada umumnya, karena yang dilelang pengelolaan sistem database. Maka itu kami keluarkan dari belanja operasional," katanya Senin (30/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Kementerian sosial akan melakukan penjajakan kepada investor (market sounding).
Dalam melakukan proses penjajakan dan lelang tersebut pihaknya akan didampingi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).
Maklum saja, proses lelang proyek pemeliharaan jaringan data tersebut rumit. Proyek tersebut akan dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dengan mekanisme pembayaran ketersediaan layanan (availibility payment).
Pemerintah akan membayar investasi yang telah dikeluarkan oleh swasta plus keuntungannya secara berkala sesuai dengan layanan pemeliharaan jaringan yang telah mereka lakukan. Harry mengatakan sebenarnya Kementerian Sosial bersama dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal sudah melakukan penjajakan investor.
Penjajakan diikuti oleh 15 investor. "Tapi nanti akan dilakukan lagi agar lebih tajam," katanya.
Harry mengatakan keberadaan proyek SKSTN penting. Proyek tersebut bisa bermanfaat untuk mencegak tumpang tindih dan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Lihat juga:Mengenal Definisi Orang Miskin di Indonesia |
Sebagai informasi, pemerintah mengeluarkan anggaran triliunan untuk mengentaskan kemiskinan. Di tahun ini, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp283,7 triliun untuk pengentasan kemiskinan.
Anggaran tersebut digelontorkan untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 10 juta keluarga kurang mampu, membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 92,4 juta jiwa masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan melaksanakan Program Indonesia Pintar bagi 401.500 mahasiswa.
Setelah proses lelang selesai, ia berharap SKSTN bisa jalan maksimal dua tahun ke depan. "Sistem ini memudahkan kami ke depan kalau ada kepentingan sosial, sehingga bisa mendapatkan proses bisnis yang terintegrasi dan sinergi dengan kementerian lain," sambung Harry.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman optimistis lelang KPBU model baru ini bisa sukses. Sebab, ia yakin skema AP yang diberikan berkala setiap tahunnya bisa menarik pihak swasta.
"Dan karena ini skema KPBU, sehingga kamj harapkan proyek ini tidak membebani APBN lagi," pungkas dia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK