Minim Bahan Impor, Menteri Basuki Yakin Proyek PUPR Aman

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan proyek infrastruktur yang berada di bawah kementerian tak akan terganggu dengan rencana pemerintah yang bakal mengkaji ulang rencana proyek berdasarkan kandungan impor yang tinggi.

Pasalnya, menurut Basuki, proyek infrastruktur kementerian hampir seluruhnya tak menggunakan bahan baku impor.

"Enggak (proyek infrastruktur yang kandungan impornya tinggi. You name it, mana coba. Bajanya dari krakatau steel," terang Basuki di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7).

Basuki menyebut dari keseluruhan proyek yang berada di bawahnya kandungan bahan baku impornya hampir menyentuh angka 0 persen. Untuk proyek bendungan misalnya, tingkat kandungan bahan impornya hanya mencapai 5 persen.

Lihat juga: Tahun Depan, Pemerintah Bangun Lima Pasar Induk

"Kalau mol persen mungkin enggak, karena perlengkapan untuk monitoring itu kan pasti ada yang buatan luar negeri. Tapi kan kecil banget kalau dibandingin dengan total biaya bendungan," terangnya.

Ia juga proyek infrastruktur PUPR yang memakai skema pinjaman ketat (tight loan) kepada asing hanya sedikit. Alhasil tingkat kandungan impor pada proyek infrastruktur PUPR tidak tinggi.

"Enggak ada, itu bukan tight loan. Kecuali Pelabuhan Patimban. Patimban itu kan tight loan makanya kontraktornya juga dari Jepang. Kalau yang lainnya mana? Tidak ada," tutur dia.

Lihat juga: OJK Sebut Ekonomi Global Jadi Biang Keladi Pelemahan IHSG

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut bakal menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur besar guna menekan impor. Pada akhirnya, hal itu menjadi salah satu upaya menjaga nilai tukar rupiah yang belakangan terus melemah.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengakui pembangunan infrastruktur memang turut berkontribusi pada kenaikan impor. Kenaikan impor pun berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem impor," ujar Erani saat berkunjung ke kantor Transmedia, Rabu (25/7).

Lihat juga: Luhut Bela Jokowi Terkait Tudingan Data Kemiskinan ala SBY

(lav)