Buruh Kritik Investasi BPJS Ketenagakerjaan di Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengkritik investasi dana pekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam proyek infrastruktur.

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menilai investasi dana pekerja sebesar Rp73 triliun di proyek infrastruktur dilakukan secara tidak transparan. 

Investasi tersebut juga menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan lemah dalam menghadapi tekanan politik pemerintah.

Lihat juga: JK Minta BPJS Tenaker Tanam Duit Bangun Rusunawa Pekerja

Mirah mengatakan daripada berinvestasi di infrastruktur harusnya BPJS Ketenagakerjaan menggunakan dana pekerja yang mereka kelola untuk kesejahteraan pekerja.

Menurut ASPEK, pekerja membutuhkan saat ini membutuhkan dana yang mereka simpan di BPJS Ketenagakerjaan untuk pendidikan, perumahan murah, biaya rumah sakit dan transportasi murah. 

"Banyak pekerja dan masyarakat miskin yang ditolak ketika berobat ke rumah sakit dengan alasan tidak ada ruangan perawatan, harusnya itu menjadi fokus," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia, Senin (6/8).

Lihat juga: BPJS Tenaker Lirik Tambahan Iuran dari Tenaga Kerja Asing

BPJS Ketenagakerjaan  per Januari 2018 menginvestasikan Rp73 triliun dana kelolaan mereka di bidang infrastruktur.

Nilai tersebut, mencapai 22,8 persend ari total dana kelolaan yang mencapai Rp320 triliun.

Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa investasi tersebut dilakukan secara tak langsung. Investasi dilakukan melalui pembelian surat utang atau obligasi yang diterbitkan perusahaan negara sektor konstruksi alias BUMN.

Lihat juga: Sisihkan Dana Pensiun Tambahan agar Tak Miskin Saat Tua

(agt)