Jokowi Disebut Tak Bakal Pangkas Anggaran Infrastruktur 2019
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 08 Agu 2018 04:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tak bakal mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur meski Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 bakal lebih difokuskan kepada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Enggak (disetop). Ada kenaikan (anggaran) infranstruktur di tahun 2019, angkanya di atas Rp110 triliun," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/8).
Menurut Pramono, anggaran infrastruktur bakal dibagi merata untuk pembangunan sarana dan prasarana di darat, laut, dan udara hingga penyediaan bagunan sekolah yang banyak terbengkalai.
Hal ini disampaikan usai sidang kabinet paripurna mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 bersama Presiden Joko Widodo.
Dalam sidang kabinet, Jokowi menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga fokus dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM mendatang mulai dari pencegahan stunting hingga pelatihan vokasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro sebelumnya menyebut pemerintah bakal memodifikasi sejumlah pos anggaran guna mencapai target penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Guna menurunkan kemiskinan, pemerintah akan mengerek anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Nontunai (BNT) serta mengubah skema penyalurannya.
Pemerintah juga ingin memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari posisi 2017 sebesar 70,81 menjadi 72. Demi mencapai hal itu, pemerintah akan merombak alokasi anggaran untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Rencananya, penerima KIS akan ditambah menjadi 107 juta penduduk atau naik 12,75 persen dari jumlah penerima saat ini 95 juta penduduk. Begitu pula dengan KIP, dengan rencana anggaran sebesar Rp11 triliun dan jumlah penerima yang makin bertambah.
Sedangkan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemerintah rencananya akan menambahan anggaran untuk pendidikan vokasi di tahun depan dari tahun ini Rp10 triliun menjadi Rp14 triliun. (agi)
"Enggak (disetop). Ada kenaikan (anggaran) infranstruktur di tahun 2019, angkanya di atas Rp110 triliun," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/8).
Menurut Pramono, anggaran infrastruktur bakal dibagi merata untuk pembangunan sarana dan prasarana di darat, laut, dan udara hingga penyediaan bagunan sekolah yang banyak terbengkalai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sidang kabinet, Jokowi menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga fokus dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM mendatang mulai dari pencegahan stunting hingga pelatihan vokasi.
Guna menurunkan kemiskinan, pemerintah akan mengerek anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Nontunai (BNT) serta mengubah skema penyalurannya.
Pemerintah juga ingin memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari posisi 2017 sebesar 70,81 menjadi 72. Demi mencapai hal itu, pemerintah akan merombak alokasi anggaran untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Rencananya, penerima KIS akan ditambah menjadi 107 juta penduduk atau naik 12,75 persen dari jumlah penerima saat ini 95 juta penduduk. Begitu pula dengan KIP, dengan rencana anggaran sebesar Rp11 triliun dan jumlah penerima yang makin bertambah.
Sedangkan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemerintah rencananya akan menambahan anggaran untuk pendidikan vokasi di tahun depan dari tahun ini Rp10 triliun menjadi Rp14 triliun. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK