BPJT Klaim Pembangunan Tol Tak Terpengaruh Pembatasan Impor

Dinda Audriene Muthmainah , CNN Indonesia | Rabu, 08/08/2018 07:54 WIB
BPJT Klaim Pembangunan Tol Tak Terpengaruh Pembatasan Impor Ilustrasi jalan tol. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengklaim seluruh pengerjaan proyek tol berjalan normal dan sesuai target meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menunda sejumlah pembangunan infrastruktur demi menekan impor.

Kepala BPJT Herry TZ mengatakan target panjang tol hingga akhir 2019 mendatang masih dipatok sepanjang 1.800 km. Khusus tol Trans Jawa, pembangunanya ditarget akan rampung pada tahun depan sepanjang 1.150 km.

Untuk saat ini, tol Trans Jawa yang sudah tersambung mencapai 920 km, sepanjang Merak hingga Pasuruan. Namun baru dari panjang tersebut, baru 607 km yang beroperasi dan sisanya baru akan diresmikan secara bertahap pada semester II 2018.


"Hitung petanya masih. Dalam artian kami memonitor tadi kan seperti pesan Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) tadi kami memonitor satu demi satu agar terpenuhi," ungkap Herry, Kamis (7/8).


Lagipula, bila sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memperkecil impor, Herry mengklaim pembangunan jalan tol tak memiliki komponen impor sedikitpun atau seluruh bahan baku berasal dari dalam negeri.

"Jadi harusnya ya tidak masuk (dalam kajian penundaan infrastruktur)," jelas Herry.

Pada semester II 2018 ini BPJT menargetkan untuk menyelesaikan lelang enam ruas tol, di mana salah satu yang menjadi fokus Tol Semarang-Demak.

Selain Tol Semarang-Demak, ruas tol lainnya yang akan dilelang pada semester II 2018 ini, antara lain, Tol Semanan-Balaraja, Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg, Tol Akses Pelabuhan Patimban, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, dan Tol jembatan Balikpapan-Penajaman Paser Utama.


Untuk Semarang-Demak, kata Herry, sudah ada beberapa penawaran yang masuk dalam proses lelang. Namun, ia masih enggan untuk menjelaskan lebih detil terkait itu.

"Jadi setiap paketnya setiap hari kami lihat. Ini kan kemajuannya. Kalau sudah final dilaporkan," ucap Herry.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengakui pembangunan infrastruktur memang turut berkontribusi pada kenaikan impor. Kondisi itu berdampak negarif pada pergerakan nilai tukar rupiah.

"Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem impor," ujar Erani belum lama ini. (agi/agi)