ANALISIS
Butuh Wapres Paham Ekonomi dan Mampu Jaga Stabilitas Politik
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 09 Agu 2018 12:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Masa pendaftaran masa pendaftaran calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah dibuka sejak Sabtu (4/8) lalu hingga Jumat (10/8) pekan ini.
Namun, sampai saat ini belum ada satu pun pasangan presiden dan wakil presiden yang mendaftar ke KPU. Masing masing kubu masih menimbang calon yang akan mereka usung.
Di kubu petahana, PDIP dan partai koalisi pengusungnya sampai saat ini masih menimbang calon wakil presiden yang akan dijodohkan dengan Jokowi.
Kondisi sama juga terjadi pada kubu oposisi. Partai Gerindra dan konco-konconya sampai saat ini juga masih belum memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan dijodohkan dengan Prabowo Subianto yang akan mereka usung menjadi presiden dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Banyak spekulasi yang sudah beredar mengenai nama calon wakil presiden baik yang akan menjadi pendamping Jokowi maupun Prabowo. Untuk Jokowi, calon yang santer disebut adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Sementara itu untuk Prabowo, nama calon yang santer beredar akan dijadikan calon wakil presiden antara lain; Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri.
Nama lain yang juga menguat adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Tapi siapapun calonnya, ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa mereka harus mengerti persoalan ekonomi.
Pasalnya, wakil presiden ke depan bukan hanya bertindak sebagai ban serep bagi presiden. Wakil presiden adalah mitra dan teman berbagi tugas presiden.
Presiden ke depan dalam menjalankan tugasnya akan banyak di sibukkan oleh masalah yang komplek, seperti; hukum, keamanan dan politik.
Padahal, masalah juga menumpuk di bidang ekonomi. Pertama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, ekonomi Indonesia masih tertatih-tatih di kisaran 5 persen, jauh dari target pemerintah pada 2019 yang dipatok di level 8 persen.
Kedua, nilai tukar rupiah juga bergerak tidak stabil. Sepanjang tahun ini saja, rupiah sudah anjlok dari Rp13.475 menjadi Rp14.439.
Ketiga kinerja ekspor. Ekspor juga belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan.
Kinerja ekspor sepanjang 2017 baru mencapai US$145 miliar, kalah jika dibandingkan Thailand, Malaysia dan Vietnam yang masing-masingnya sudah mencapai US$231 miliar, US$184 miliar dan US$160 miliar.
Neraca dagang Januari- Juni 2018 juga masih defisit US$2,83 miliar. Bhima mengatakan bahwa kondisi tersebut memerlukan penanganan segera. Nah, untuk itu presiden perlu punya pasangan yang bisa diajak bertukar pikiran untuk mencari solusi mengatasi masalah tersebut.
Karena, masalah tersebut imbasnya cukup besar tidak hanya untuk ekonomi secara umum tapi juga kehidupan masyarakat. "Titik pentingnya di situ, wakil presiden harus memang mengerti ekonomi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/8).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) merangkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani
mengatakan selain paham ekonomi, wakil presiden yang dipilih juga harus paham politik.
Wakil presiden tersebut harus mampu dalam menjaga kestabilan politik. Menurutnya, ekonomi dan perdagangan tidak akan mampu melaju kencang bila kondisi politik terganggu.
Shinta mengatakan bahwa banyak hal di bidang ekonomi yang memerlukan kestabilan politik. Salah satunya, investasi.
Memang, pemerintah saat ini sudah berupaya untuk memperbaiki investasi dengan merombak sejumlah peraturan dan perizinan yang menghambat. Pemerintah juga sudah berupaya menawarkan insentif fiskal agar investor mau membenamkan uangnya di dalam negeri.
Tapi tanpa kestabilan politik, upaya tersebut akan sia-sia dalam memancing investasi. "Poinnya, mengayomi masyarakat dan mengerti cara ekonomi Indonesia tumbuh stabil sambil menjaga stabilitas politik," katanya.
Namun, lebih dari sekedar siapa presiden dan wakil presiden yang maju nanti, Shinta berharap penyelenggaraan pemilihan presiden maupun anggota legislatif nantinya bisa berjalan aman dan damai.
(agt)
Namun, sampai saat ini belum ada satu pun pasangan presiden dan wakil presiden yang mendaftar ke KPU. Masing masing kubu masih menimbang calon yang akan mereka usung.
Di kubu petahana, PDIP dan partai koalisi pengusungnya sampai saat ini masih menimbang calon wakil presiden yang akan dijodohkan dengan Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banyak spekulasi yang sudah beredar mengenai nama calon wakil presiden baik yang akan menjadi pendamping Jokowi maupun Prabowo. Untuk Jokowi, calon yang santer disebut adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Lihat juga:Dekati Area Jenuh Beli, IHSG Rawan Koreksi |
Sementara itu untuk Prabowo, nama calon yang santer beredar akan dijadikan calon wakil presiden antara lain; Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri.
Nama lain yang juga menguat adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Tapi siapapun calonnya, ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa mereka harus mengerti persoalan ekonomi.
Pasalnya, wakil presiden ke depan bukan hanya bertindak sebagai ban serep bagi presiden. Wakil presiden adalah mitra dan teman berbagi tugas presiden.
Presiden ke depan dalam menjalankan tugasnya akan banyak di sibukkan oleh masalah yang komplek, seperti; hukum, keamanan dan politik.
Padahal, masalah juga menumpuk di bidang ekonomi. Pertama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
Lihat juga:Rupiah Akan Terganjal Penguatan Dolar AS |
Saat ini, ekonomi Indonesia masih tertatih-tatih di kisaran 5 persen, jauh dari target pemerintah pada 2019 yang dipatok di level 8 persen.
Kedua, nilai tukar rupiah juga bergerak tidak stabil. Sepanjang tahun ini saja, rupiah sudah anjlok dari Rp13.475 menjadi Rp14.439.
Ketiga kinerja ekspor. Ekspor juga belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan.
Kinerja ekspor sepanjang 2017 baru mencapai US$145 miliar, kalah jika dibandingkan Thailand, Malaysia dan Vietnam yang masing-masingnya sudah mencapai US$231 miliar, US$184 miliar dan US$160 miliar.
Neraca dagang Januari- Juni 2018 juga masih defisit US$2,83 miliar. Bhima mengatakan bahwa kondisi tersebut memerlukan penanganan segera. Nah, untuk itu presiden perlu punya pasangan yang bisa diajak bertukar pikiran untuk mencari solusi mengatasi masalah tersebut.
Karena, masalah tersebut imbasnya cukup besar tidak hanya untuk ekonomi secara umum tapi juga kehidupan masyarakat. "Titik pentingnya di situ, wakil presiden harus memang mengerti ekonomi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/8).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) merangkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani
mengatakan selain paham ekonomi, wakil presiden yang dipilih juga harus paham politik.
Wakil presiden tersebut harus mampu dalam menjaga kestabilan politik. Menurutnya, ekonomi dan perdagangan tidak akan mampu melaju kencang bila kondisi politik terganggu.
Shinta mengatakan bahwa banyak hal di bidang ekonomi yang memerlukan kestabilan politik. Salah satunya, investasi.
Memang, pemerintah saat ini sudah berupaya untuk memperbaiki investasi dengan merombak sejumlah peraturan dan perizinan yang menghambat. Pemerintah juga sudah berupaya menawarkan insentif fiskal agar investor mau membenamkan uangnya di dalam negeri.
Tapi tanpa kestabilan politik, upaya tersebut akan sia-sia dalam memancing investasi. "Poinnya, mengayomi masyarakat dan mengerti cara ekonomi Indonesia tumbuh stabil sambil menjaga stabilitas politik," katanya.
Namun, lebih dari sekedar siapa presiden dan wakil presiden yang maju nanti, Shinta berharap penyelenggaraan pemilihan presiden maupun anggota legislatif nantinya bisa berjalan aman dan damai.
(agt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK