Atasi Isu Investasi Malaysia, Kemendes Bikin Grup Whatsapp

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersepakat membentuk desk atau pusat bantuan Indonesia-Malaysia demi mengatasi persoalan investasi yang dihadapi kedua negara. Rencananya, desk segera dibentuk pekan depan.

"Kami sepakat membuat satu desk Malaysian Invesment Indonesia. Kalau ada persoalan-persoalan Malaysia investasi di Indonesia desk itu akan menyelesaikan segera. Desk akan dibuat segera, pekan depan," ujar Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo seperti dikutip dari Antara, Sabtu (11/8).

Eko Putro Sandjojo bertemu dengan Kementerian Perdagangan dan Industri Malaysia yang diwakili Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Darell Leiking, kemarin.

Lihat juga: Arcandra Klaim Investor Migas Belum Terpengaruh Isu Capres

Nantinya, desk juga akan bertugas menyelesaikan persoalan investasi yang timbul dari kementerian lain atau pemerintah daerah. Untuk memudahkan hal tersebut, pihaknya akan langsung membuat grup di aplikasi pesan singkat WhatsApp.

"Jadi kalau ada masalah, supaya tidak birokratif kita langsung whatsapp. Jadi kami bisa atensi dan cepat mengambil keputusan," tuturnya.

Pihak Malaysia, Darell Leiking, mengatakan kedua pihak telah melakukan perbincangan bilateral terkait eksplorasi usaha antara Indonesia dengan Malaysia dan membahas upaya memperbaiki dan memperkuat hubungan kedua negara.

"Pak Eko memberikan jaminan bahwa Indonesia bersedia menolong usahawan dan tenaga kerja dari Malaysia di Indonesia. Beliau memberi opsi jika ada masalah tenaga kerja Malaysia kota pakai whatsapp saja. Kalau ada masalah di Malaysia kami pun beri jaminan yang sama," terang Darell.

Lihat juga: 2018, OJK Targetkan Raihan Dana di Pasar Modal Rp250 Triliun

Ia menyebutkan investasi Malaysia di Indonesia tahun lalu tercatat sekitar US$7,2 juta. Jumlah itu membuat peringkat Malaysia meningkat dalam daftar negara investasi terbesar di Indonesia, yakni dari urutan kelima menjadi keempat.

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah memang telah memangkas lebih dari 1.200 regulasi dan meningkatkan ranking bisnis dari 102 ke ranking 72.

Lihat juga: Siasat Kelola Dompet Digital agar Tak 'Jebol'

(antara)