Pemerintah Kaji Asuransikan Kekayaan Laut Indonesia

Tim, CNN Indonesia | Minggu, 07/10/2018 15:55 WIB

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan mengasuransikan kekayaan laut Tanah Air. Hal tersebut bakal turut menjadi bahasan pertemuan tahunan IMF-World Bank.

Ilustrasi kekauaan laut. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Nusa Dua , CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku tengah memikirkan sejumlah langkah guna melindung kekayaan laut di Tanah Air. Salah satunya, melalui asuransi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya tengah memikirkan mekanisme asuransi kekayaan biota laut, khususnya terumbu karang yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut.

Hal ini, menurut dia, juga bakal menjadi salah satu bahan diskusi dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-World Bank) 2018 yang akan digelar pada 8-14 Oktober 2018 di Bali.

"Alam itu milik kita semua, tidak hanya milik orang Bali, Indonesia, tetapi dunia dan kita semua harus menunjukkan kepedulian kalaupun ada suatu kerusakan kita akan membangun kembali dan mencegah kerusakan yang akan datang," ujar Sri Mulyani di acara Penanaman Terumbu Karang oleh Panitia Pertemuan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, Minggu (7/10).

Lihat juga:

Seluk-beluk Pertemuan Tahunan IMF-World Bank

Sri Mulyani pun mengingatkan lingkungan yang rusak dapat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara.

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai penting untuk mengalihkan sebagian risiko uguna melindungi kekayaan laut Indonesia.

"Artinya, mengasuransikan wilayah laut kita. Saat ini, 95 persen lautan dunia belum dieksplorasi," ujarnya.

Selain mengasuransikan kekayaan laut, ia mengaku juga tengah berusaha mendorong investasi di sektor kawasan konversasi kelautan. Namun, ia mengaku masih ada sejumlah tantangan yang menghadang.

Lihat juga:

Luhut Sebut Peserta Pertemuan Tahunan IMF-WB Tembus 34 Ribu

Salah satunya, terkait perhitungan valuasi atau nilai ekonomi yang akurat dari kawasan konservasi.

"Dengan 70 persen wilayah Indonesia berupa perairan, sebenarnya banyak kesempatan untuk investasi di sektor kawasan konservasi kelautan ," terang Luhut.

Untuk itu, ia berharap IMF dapat terlibat untuk membantu pemerintah dalam mengkaji hal tersebut. Dengan penilaian investasi yang lebih pasti, pemerintah pun dapat menentukan kebijakan yang tepat guna mendorong investor masuk ke sektor tersebut.

"Dengan penilaian yang akurat, pemerintah bisa melakukan intervensi dengan bijak," ujarnya. (agi/agi)