Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan sampai saat ini persiapan pelaksanaan Program
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih mengalami kendala. Salah satunya, menyangkut pembentukan
Badan Pengelola (BP) Tapera. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan Badan Pengelola Tapera sebenarnya ditargetkan operasi sejak pertengahan 2018 lalu.
Tapi sampai saat ini itu semua belum terwujud. Pemerintah masih mencari calon yang tepat untuk menjadi komisioner BP Tapera. Upaya seleksi terhalang oleh penanganan bencana yang marak terjadi belakangan ini.
"Mohon maaf atas keterlambatan tersebut," katanya di Jakarta, Senin (22/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khalawi berharap dalam waktu dekat ini persiapan tersebut segera dituntaskan sehingga Program Tapera bisa dijalankan 2019 mendatang. Pasalnya, Program Tapera bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan program tersebut nantinya masyarakat yang ingin membeli rumah tak hanya bertumpu pada bantuan alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan rumah susun dan rumah susun sewa.
Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara berharap program Tabungan Perumahan Rakyat setelah beroperasi program tersebut nantinya dapat diikuti oleh 40 juta peserta hingga tahun 2027 nanti.
(mjs/agt)