Kementan Tak Mau Disalahkan Soal Masalah Data Beras

CNN Indonesia | Rabu, 24/10/2018 20:54 WIB
Kementan Tak Mau Disalahkan Soal Masalah Data Beras Ilustrasi beras. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pertanian menolak disalahkan atas perbedaan data produksi beras nasional yang jauh berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro mengatakan kementeriannya tidak pernah memproduksi data dan melakukan kalkulasi seutuhnya atas basis variabel yang diserahkan BPS.

Data produksi beras yang dibuat Kementerian Pertanian sejatinya didasarkan atas data luas lahan yang dihimpun oleh BPS. Kementan tidak mungkin melangkahi wewenang BPS dalam merilis data produksi beras. Sebab, kalau itu dilakukan Kementan bisa dianggap melangkahi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

"Untuk data produksi ini, BPS mendasarkan pada metodologi lama. Kementan tidak pernah mengeluarkan data sendiri. Ini hanya masalah metodologi, ada dinamika di dalamnya," jelas Syukur di kantornya, Rabu (24/10).


Syukur menegaskan Kementan selama ini juga hanya bertindak sebagai pengguna data. Data primer yang diperoleh dari BPS memang dijadikan sebagai dasar kebijakan terkait pangan yang dieksekusi Kementan.
Namun, Kementan tetap bersyukur atas kebijakan Presiden Jokowi yang memperbaiki pendataan produksi  beras sekarang ini. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan gerak cepat pemerintah dalam meredam polemik data beras yang disebutnya cukup membuang energi.

"Kami tetap apresiasi keberanian pemerintah dalam melakukan keputusan dan mengubah metode lama. Perubahan metode ini sudah pernah diajukan di rezim sebelunya, tapi tidak ada perubahan seperti rezim saat ini. Metodologi baik ini didasarkan pada keberanian dalam rangka peningkatan produksi," imbuh dia.

Dengan kebijakan tersebut, Kementan akan mengikuti pemerintah. Mereka akan mengacu pada data produksi beras terbaru yang menunjukkan surplus produksi hingga akhir tahun sebanyak 2,85 juta ton.

Syukur mengatakan angka surplus produksi beras yang diberikan Bulog tersebut tidak akan membuat Kementan berpuas diri. Menurutnya, Kementan akan tetap berusaha menggenjot produksi beras.
Ada beberapa kebijakan terkait produksi beras yang akan tetap dilakukan agar produksi beras bisa digenjot.  Salah satunya, menghidupkan kembali 9 juta hektare (ha) lahan rawa yang disebutnya cocok untuk ditanami padi. Kementan menganggap langkah tersebut akan ampuh mendongkrak produksi beras di Indonesia, khususnya di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Syukur mengatakan jika lahan rawa diberdayakan, Indonesia tidak akan mengalami musim paceklik beras. Sebab, ketika musim kering melanda daerah lumbung padi, musim hujan malah terjadi di lahan rawa, sehingga, petani tetap bisa menanam padi.
Begitu pun sebaliknya, jika lahan rawa kering, daerah lumbung padi malah mengalami musim hujan. "Jadi bisa bergantian, setahun tidak ada musim paceklik," paparnya.

Selain itu, Kementan juga berupaya memaksimalkan pemanfaatan lahan kering yang saat ini luasannya mencapai 42 juta ha. Ia bilang, lahan kering merupakan raksasa tertidur yang bisa bikin Indonesia jadi lumbung pangan dunia tahun 2045.

"Kalau lahan kering ini dialiri air, potensinya luar biasa," pungkas dia.
(glh/agt)