ANALISIS

Setumpuk Pekerjaan Rumah Jokowi Kejar Ketinggalan SDM

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 06/12/2018 14:45 WIB
Setumpuk Pekerjaan Rumah Jokowi Kejar Ketinggalan SDM Suasana produksi di Pabrik Sepatu, Purwakarta, Jawa Barat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pada tahun keempat pemerintahan Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggeser strategi pembangunan dari semula berfokus pada pembangunan infrastruktur menjadi pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Tak tanggung-tanggung, Kepala Negara menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memastikan kenaikan alokasi dana pengembangan SDM di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) pada anggaran 2019.

Khusus dana pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp492,5 triliun pada 2019. Nilai itu meningkat 13,2 persen dari anggaran 2018 senilai Rp444,1 triliun yang setara 20 persen dari total APBN 2019. Alokasi dana pendidikan tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp163,1 triliun, transfer ke daerah Rp308,4 triliun, dan pembiayaan Rp21 triliun.


Penggunaan anggaran pendidikan menyasar sejumlah program di antaranya, Program Indonesia Pintar 20,1 juta jiwa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 57 juta jiwa, pembangunan atau rehabilitasi sekolah atau ruang kelas 56,1 ribu unit, dan beasiswa bidik misi sebanyak 471,8 ribu mahasiswa. Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong sejumlah program pelatihan dan sertfikasi keahlian bagi masyarakat.


Di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp123,1 triliun. Anggaran itu terdiri dari, belanja pusat sebesar Rp89,8 triliun dan dana transfer ke daerah Rp33,4 triliun. Alokasi dana tersebut meningkat 10,9 persen dibanding alokasi tahun ini yang hanya mencapai Rp111 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga menebar insentif fiskal berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang mendukung pendidikan vokasi dan inovasi.

Salah satunya, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan insentif berupa pengurangan penghasilan kena pajak (tax deduction) sebesar 200 persen dari total investasi perusahaan untuk vokasi dan 300 persen untuk riset dan pengembangan (R&D). Meskipun hingga kini aturan insentif pajak tersebut belum terbit.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi bantuan sosial dari Rp43 triliun menjadi Rp58 triliun, termasuk di dalamnya alokasi untuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai dan Beras Sejatera.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal menilai Indonesia tergolong terlambat dalam mengejar ketertinggalan pembangunan SDM. Akibatnya, kualitas SDM Indonesia tertinggal dibanding negara berkembang yang setara, seperti Thailand, Filipina, Malaysia dan Vietnam. Hal itu bisa terlihat dari tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan penyerapan tenaga kerja.


"Kita sudah ketinggalan jauh. Menurut saya, Indonesia sudah sangat terlambat," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/12).

Di bidang pendidikan, pemerintah terus meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS). Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (APS), lebih dari 90 persen penduduk Indonesia telah mengenyam pendidikan dasar.

Hal itu tercermin dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 pada 2017 yang mencapai 99,08 persen dan usia 13-15 sebesar 94,98 persen. Sebagai pembanding, pada 2007, APS usia 7-12 tercatat 97,43 persen dan usia 13-15 hanya 83,85 persen. Di sisi lain, APS usia 16-18 atau pendidikan menengah atas hanya 71,2 persen pada 2017.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia tahun ini juga masih berada di kisaran 32,5 persen, masih jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang mencapai lebih dari 90 persen.


Belum lagi, lulusan pendidikan di Indonesia tak dapat dipastikan memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Bahkan, lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekalipun.

"Pendidikan bukan hanya dilihat dari kuantitas, tetapi kualitas. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan di Jawa dengan di luar Jawa, terutama di wilayah Indonesia Timur," ujar Faisal.

Di bidang kesehatan, kualitas kesehatan Indonesia juga buruk dibandingkan dengan negara tetangga. Dalam indeks kesehatan global The Legatum Prosperity Index 2018, Indonesia menempati posisi ke-94 dari 149 negara. Sebagai pembanding, Vietnam menempati peringkat 79, Thailand 32, dan Malaysia 38.

Kualitas SDM Indonesia juga terangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Sebagai catatan, IPM diukur dengan mempertimbangkan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Tahun depan, pemerintah menargetkan IPM Indonesia bisa mencapai level 71,98. Pada 2017, IPM Indonesia tercatat 70,81 atau naik 0,63 poin dibandingkan capaian 2016. Meski terus meningkat, kenaikan IPM Indonesia tergolong lambat. Sebagai pembanding, pada 2010, IPM Indonesia tercatat berada di level 66,53.

Setumpuk Pekerjaan Rumah Jokowi Kejar Ketinggalan Bangun SDMIlustrasi. (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko).

Penuhi Kebutuhan Industri


Keberhasilan pembangunan SDM akan tercermin pada kualitas SDM yang bisa terserap oleh industri dan posisinya menghadapi daya saing di kancah global.

Untuk itu, Faisal menekankan pemerintah perlu serius membenahi sektor SDM. Misalnya, dalam mendorong program pendidikan vokasi dan pelatihan, pemerintah harus memastikan kualitas lulusan program sesuai dengan kebutuhan industri. Hal itu bisa dicapai melalui integrasi antara pemerintah dengan industri.

"Jadi, harus digerakkan dari kebutuhan pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," ujarnya.

Selanjutnya, Faisal mengingatkan pembangunan SDM bisa dilakukan pararel dengan pembangunan infrastruktur. Jangan sampai, pergeseran fokus pemerintah membuat sejumlah proyek infrastruktur yang sedang atau akan dikerjakan jadi terbengkalai.


"Proyek infrastruktur yang vital perlu terus diteruskan," ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengungkapkan perbaikan kualitas SDM harus dimulai dari upaya serius pemerintah mencegah gangguan pertumbuhan badan anak (stunting).

Tahun ini, Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting di Indonesia mencapai 37,2 persen atau 4 dari 10 bayi di Indonesa mengalami stunting.

"Bagaimana bisa loncat ke digitalisasi kalau masa banyak bayi yang gagal tumbuh. Untuk itu pemerintah perlu memastikan penyediaan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil," ujarnya.

Dari sistem pendidikan dasar, pemerintah perlu merobak kurikulum dengan meningkatkan porsi materi praktik dibanding sekadar teori. Kurikulum pendidikan Indonesia juga perlu menampung tren digitalisasi mengingat Indonesia masih kekurangan tenaga informasi, komunikasi dan teknologi (ICT) sebanyak 7 juta tenaga.


"Memang ini tidak bisa dicapai dengan cepat tetapi melalui program jangka panjang," ujarnya.

Di pendidikan lanjut, pemerintah perlu membenahi pendidikan vokasi mulai dari kurikulum dan keahlian yang diajarkan disesuaikan dengan kebutuhan industri hingga perbaikan kualitas guru.

"Banyak guru SMK yang merupakan guru dasar, tidak mengajarkan keahlian yang spesifik. Artinya harus ada peningkatan keahlian tenaga pengajar," ujarnya.

Industri juga perlu lebih banyak terlibat dalam pendidikan vokasi. Misalnya, dengan memberikan pelatihan di SMK sehingga siswa mengetahui tantangan di industri.


Selanjutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan pusat inovasi di dalam negeri yang bisa menjadi inkubasi bagi pelaku bisnis digital yang terus berkembang pesat.

"Kita harus membuat Silicon Valley di Indonesia. Selama ini belum ada, China sudah ada di Shenzhen," ujarnya.

Pemerintah juga perlu mendorong belanja riset yang saat ini masih kurang dari dua persen ke kisaran tiga hinga lima persen dari total belanja perusahan.

Lebih lanjut, Bhima menilai pemerintah perlu mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN 2018. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar penggunaan anggaran bisa efektif meningkatkan kualitas pendidikan, tidak sekedar habis untuk mengerek gaji guru dan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak perlu.

Pembangunan SDM, lanjut Bhima, relevan untuk mempersiapkan Indonesia menikmati bonus demografi pada 2035 di mana jumlah penduduk usia produksi melampaui jumlah penduduk usia non produktif.


Namun, Bhima mengingatkan pengembangan kualitas SDM tidak hanya sekedar mengerek anggaran pendidikan, kesehatan, dan menebar bantuan sosial kepada masyarakat. Proses ini juga tidak berarti bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia telah usai.

"Ibaratnya, karena multiplier effect infrastruktur tidak besar maka menjelang tahun politik jadi diubah ke bansos," ujarnya.

Menurut Bhima, pengembangan kualitas SDM merupakan suatu proses perombakan struktural di berbagai bidang secara bertahap dan memakan waktu. Hasilnya akan terlihat dari tingkat serapan tenaga kerja dan kemampuan daya saing masyarakat di kancah global ke depan. (lav)