BKPM Sebut Jalur Sutera Jadi Peluang RI Relokasi Industri

CNN Indonesia | Rabu, 03/07/2019 10:01 WIB
BKPM Sebut Jalur Sutera Jadi Peluang RI Relokasi Industri Sejumlah kepala negara berkumpul dalam The Belt And Road Forum for International Cooperation. (Biro Pers Setpres/ Laily Rachev).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut kerja sama Indonesia dan China dalam program The Belt and Road Initiative (BRI) atau Jalur Sutra modern menjadi peluang bagi Indonesia untuk merelokasi industri maritim, di tengah perang dagang internasional.

Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan menjelaskan Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang dilintasi oleh jalur maritim BRI. Hal ini yang membuat Indonesia memiliki peluang emas untuk merelokasi industri maritim di China, khususnya yang terdampak sentimen negatif perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS).

"BRI ini yang overlapping (bergesekan) antara China dan Indonesia dalam rangka market (pasar) di AS. Lalu blend-lah (gabungkan) itu jadi pasar yang nantinya kami datangi ke China, nah itu ditawarkan," katanya, Selasa (2/7).


BKPM telah mengidentifikasi empat peluang investasi dari jalur maritim ini. Pertama, investasi di koridor Sumatera Utara (Sumut) khususnya di Pelabuhan Kuala Tanjung. Kedua, investasi di Kalimantan Utara terkait pengembangan sektor energi. Ketiga, investasi di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) pada sektor pariwisata. Keempat, investasi di Bali pada sektor pariwisata.


"Mereka (China) mau punya akses bisnis dari Selat Malaka, kemudian dia keluar lewat Samudera Hindia langsung ke Australia, ini melwati jalur laut adanya di Indonesia," katanya.

Menurutnya, Indonesia harus aktif dalam menjaring peluang relokasi industri itu lantaran semua negara di Asia Tenggara tengah bersaing dalam kompetisi yang sama. Indonesia harus mampu menawarkan keunggulannya dibandingkan dengan negara lainnya.

Ia menuturkan pesaing berat Indonesia di kawasan adalah Vietnam. Sebab, negara yang berbatasan langsung dengan China itu memiliki ideologi yang tidak jauh berbeda dengan China. Bahkan, Vietnam banyak mengadopsi kebijakan China baik dari segi pemerintahan maupun ekonomi.

"Secara natural sebenarnya chemistry relations (ikatan) sudah nyambung dengan China," imbuhnya.


Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengatakan berdasarkan simulasi Indef, perang dagang memberikan potensi tambahan pertumbuhan ekonomi kepada Indonesia sebesar 0,1 persen. Asal, Indonesia bisa mengidentifikasi peluang-peluang emas dari perang dagang.

"Seperti sawit maupun barang-barang yang dikasih tarif tinggi oleh AS, itu potensi buat kita ambil segmennya," katanya.

Selain mengidentifikasi pasar potensial, ia bilang Indonesia harus membenahi regulasi investasi dalam negeri serta meningkatkan kemudahan bisnis atau Ease of Doing Business (EoDB).

Hal itu yang menjadi keunggulan Vietnam dalam menarik investasi. Tak ayal, Vietnam berhasil membubuhkan lonjakan pertumbuhan investasi asing langsung (FDI) sebesar 253 persen dari US$2,7 miliar di kuartal I 2018 menjadi US$16,7 miliar di kuartal I 2019.

[Gambas:Video CNN]

"Mereka perizinan cepat, infrastrukturnya lebih jadi, karena mereka memang negara sentralistik. Jadi begitu masuk BKPM-nya langsung tunjuk tanah saya ingin bangun pabrik di sini. Nah kalau di Indonesia beli tanah harus ke pemerintah daerah lagi," katanya.

Di samping pembenahan dalam negeri, Indonesia juga harus memperluas perjanjian dagang bebas (FTA). Dengan demikian, produk ekspor Indonesia lebih kompetitif. (ulf/lav)