Luhut Imbau Pengembangan Mobil Listrik Tak Bergantung Impor

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tanpa bergantung pada barang impor. Tujuannya, agar beban biaya produksi bisa lebih murah.

"Jadi bagaimana sebanyak mungkin dari dalam negeri, agar biaya lebih murah karena pasar kan besar. Barang raw material juga punya," ucap Luhut, Rabu (17/10).

Dia mengklaim sumber daya manusia (SDM) di Indonesia mumpuni untuk memproduksi bahan baku untuk kebutuhan pengembangan kendaraan listrik. Nantinya, perusahaan juga bisa bekerja sama dengan pihak dari luar negeri.

"Teknologinya nanti bisa dikembangkan bekerja sama dengan pihak luar. Kalau semangatnya seperti itu, pasti bisa. Jadi ini bagaimana menjual kehebatan, jangan hanya impor," tegas Luhut.

Lihat juga: Kembangkan Ekosistem Mobil Listrik, PLN Gandeng Grab

Hal ini diungkapkan Luhut setelah menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman PT PLN (Persero) dengan 20 perusahaan terkait pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk percepatan kendaraan listrik berbasis baterai.

Menurutnya, pembangunan SPKLU sangat penting untuk mengembangkan kendaraan listrik di dalam negeri. Ditambah, hal tersebut juga bisa mengurangi polusi yang saat ini semakin mengkhawatirkan.

"Kalau hal ini tidak kita wujudkan, maka dengan tingkat polusi yang sudah semakin parah ini, bisa bayangkan bagaimana dampaknya terhadap anak cucu kita, mereka nanti bisa menjadi generasi yang stunting akibat terpapar polusi," papar Luhut.
[Gambas:Video CNN]
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan MoU ini merupakan bentuk dukungan PLN bersama pihak-pihak lain untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan yang sudah ditandatangani sejak 12 Agustus 2019.

"Dalam Pasal 23 ayat 2 ada penugasan untuk PLN terkait penyediaan infrastruktur kendaraan bermotor listrik," kata Sripeni. (aud/lav)