Ini artinya tanggung jawab Airlangga pun bertambah dari sebelumnya yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, politisi dari Partai Golkar ini harus mengkoordinasi sejumlah kementerian yang berada di bawahnya kendalinya.
Beberapa kementerian itu, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan-kebijakan yang dimaksud, antara lain terkait bahan baku impor. Terlebih, produksi industri terganggu karena lamanya izin impor yang dikeluarkan.
Selain itu, kebijakan ynag terkait dengan insentif pajak juga mempengaruhi kinerja industri ke depannya. Ahmad yakin Airlangga bisa memberikan ide-ide yang bisa menaikkan kinerja industri.
Terlebih, Airlangga berasal dari partai politik yang sama dengan Agus Gumiwang yang saat ini juga ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian. Dengan demikian, koordinasi yang terjalin di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diyakini lebih baik.
"Jadi harusnya tidak masalah, politiknya sama," jelasnya.
Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan industri kuartal II 2019 hanya 3,54 persen. Realisasi itu berada di bawah pertumbuhan ekonomi yang menyentuh 5 persen dan turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,88 persen.
[Gambas:Video CNN] (aud/lav)