Ekonom Soal Menteri Baru: Dana Desa Masih Jadi Tantangan

CNN Indonesia | Kamis, 24/10/2019 11:17 WIB
Ekonom Soal Menteri Baru: Dana Desa Masih Jadi Tantangan Kabinet Indonesia Maju. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal melihat penetapan sejumlah menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bagian dari kompromi politik. Ia pun menegaskan agar penempatan menteri dari partai politik yang juga memiliki kompetensi dan merupakan profesional di bidangnya.

Diketahui, tiga politikus asal PKB menempati pos menteri dalam susunan Kabinet Indonesia Maju. Tiga politikus itu, yakni Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdaganan, Ida Fauziyah sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa dan PDTT.

"Ini kan kalau kita lihat dari kemarin, ini kan jatahnya PKB memang ya," kata Fithra kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Selasa (23/10).

Menurutnya, penempatan Abdul Halim yang merupakan kakak kandung dari Ketua Umum PKB kental dengan nuansa nepotisme. Selain itu, kementerian Desa dan PDTT juga dinilai sebagai kementerian yang strategis bagi PKB sehingga dipertahankan.

Ia menilai penempatan politisi PKB di pos kementerian tersebut dapat strategi jangka panjang untuk meningkatkan konstituennya yang sebagian besar berada di desa.

"Saya rasa kemudian bisa dimaklumi pak Muhaimin menaruh orang terdekatnya. Karena ini bisa dibilang sebagai mesinnya PKB," jelas dia.

"Tapi saya rasa untuk kementerian ini, ya selama ini menjadi motor penggeraknya PKB di daerah," tambahnya.

Ia pun melihat, ke depannya Abdul harus memperhatikan penggunaan Dana Desa karena sejauh ini gelontoran dana yang dikerahkan kerap kali tidak efisien dan efektif dalam penggunaannya.

Menurutnya, perlu ada pendampingan teknis dari pemerintah provinsi ataupun pusat. Sehingga, penggunaan dana desa dapat efektif dan tidak hanya sekedar terserap.

"Selama ini banyak memang gelontoran anggaran desa yang tidak efisien, bahkan beberapa harus berurusan dengan KPK. Karena secara kapasitas untuk mengelola anggaran sebesar itu, di desa memang masih terbatas," imbuh dia.

Untuk diketahui, Dana desa pertama kali disalurkan tahun 2015 sebesar Rp20,67 triliun atau Rp280,3 juta per desa. Tingkat penyerapannya sebesar 82,72 persen.

Lalu, jumlahnya bertambah dua kali lipat pada 2016 menjadi Rp46,98 triliun atau Rp643,6 juta per desa. Tingkat penyerapannya pun tumbuh menjadi 97,65 persen.

Pemerintah kembali mengerek dana desa menjadi Rp60 triliun atau Rp800,4 juta per desa pada 2017. Tingkat penyerapannya sebesar 98,41 persen.

Untuk tahun 2018, dana desa tetap di posisi Rp60 triliun atau Rp800,4 juta per desa. Namun, tingkat penyerapannya meningkat menjadi 99,03 persen.

Tahun ini, pemerintah kembali meningkatkan dana desa menjadi Rp70 triliun atau Rp933,9 juta tiap desa.


(mjo/lav)