ANALISIS

Jaga Daya Beli Kunci Jokowi Amankan RI dari Resesi

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 03/12/2019 15:34 WIB
Jaga Daya Beli Kunci Jokowi Amankan RI dari Resesi Jokowi perlu jaga daya beli agar Indonesia terhindar dari resesi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ancaman resesi ekonomi mengemuka. Bahkan Presiden Jokowi mengaku sudah menerima peringatan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) atas masalah tersebut.

Dalam peringatannya, dua lembaga tersebut mengatakan ekonomi ke depan, terutama 2020 akan lebih sulit. Pasalnya, ekonomi pada 2020 nanti akan mengarah ke resesi.

Dan kondisi sulit tersebut, sedikit demi sedikit mulai terasa. Untuk Indonesia, kondisi sulit sudah bisa dilihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi belakangan ini.


Meskipun masih tumbuh, dalam tiga kuartal terakhir ini ekonomi dalam negeri mulai melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I 2019 sebesar 5,07 persen.

Pertumbuhan turun menjadi 5,05 persen pada kuartal II 2019 dan melorot ke 5,02 persen pada kuartal III. Penurunan tersebut mulai berdampak pada jumlah pengangguran.

Data BPS, jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang pada Agustus 2019 kemarin. Angka tersebut naik 50 ribu orang dibandingkan Agustus 2018 yang 7 juta orang. Kepala negara harus mulai sadar dan hati- hati dengan kondisi tersebut.

Pasalnya, bukan tidak mungkin masalah yang terjadi saat ini bisa membuat Indonesia kembali menghadapi krisis ekonomi sebagaimana terjadi sekitar dua puluh tahun lalu. Kala itu, krisis membuat nilai tukar rupiah anjlok dari Rp8 ribu menjadi Rp16 ribu per dolar AS.

Penurunan nilai tukar membuat harga kebutuhan pokok naik tajam. Dampaknya, inflasi melambung hingga 77 persen.

Tak hanya itu, krisis juga memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Perusahaan dihantam krisis tak mampu membayar upah pegawai. Buntut dari kondisi ekonomi yang morat marit tersebut, rakyat kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah.

Mereka turun ke jalan. Akhirnya rezim Soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun tumbang. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan sejatinya ancaman resesi masih cukup jauh bagi Indonesia.

Proyeksinya, ekonomi dalam negeri masih bisa melaju di kisaran 4,9 persen sampai 5,1 persen pada tahun ini dan tahun depan. Proyeksi ia buat berdasarkan komponen pendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri saat ini yang mayoritas masih ditopang konsumsi domestik.

Selain itu, sejumlah data ekonomi dalam negeri juga masih menunjukkan Indonesia jauh dari ancaman resesi ekonomi. Dari inflasi, data BPS Inflasi secara tahun berjalan masih terkendali di level 2,37 persen dan secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai 3 persen pada November 2019.

Kurs rupiah, masih terjaga stabil walau di level Rp14 ribu-an. Meskipun masih jauh dari resesi, Ia mengingatkan Jokowi tetap perlu hati-hati.

Ia menilai Jokowi saat ini belum punya cukup bantalan cukup untuk membentengi ekonomi dalam negeri dari ancaman resesi. Ia mengatakan ketika ancaman resesi muncul, harusnya Jokowi melakukan sinkronisasi bauran berbagai kebijakan, baik fiskal yang dikelola pemerintah, moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI), maupun sektor riil bersama para pengusaha.

Menurutnya, kebijakan di ketiga lini tersebut perlu disinkronkan agar daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat terjaga. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini banyak bertumpu pada konsumsi rumah tangga.

"Tujuannya memberikan stimulus supaya ekonomi bergerak dengan sendirinya dari masyarakat, dari sisi produksi maupun konsumsi. Maka kebijakan yang menyangkut daya beli menjadi yang utama," tutur Faisal kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]
Faisal mengatakan sinkronisasi kebijakan saat ini sudah mendapatkan dukungan dari BI. Bank sentral nasional sudah empat kali menurunkan suku bunga acuan mereka agar konsumsi masyarakat terjaga.

Sekarang, tinggal dari sisi pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah saat ini sudah berupaya menjaga daya beli dengan menggelontorkan banyak bantuan sosial.

Tapi, kebijakan menjaga daya beli tak cukup dengan bansos. Kebijakan perlu dibuat dengan lebih berkepanjangan dan mandiri.

Kebijakan bisa diambil dengan menggenjot penciptaan lapangan kerja, sehingga masyarakat punya sumber pendapatan tetap yang bisa menjaga daya beli mereka. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang justru kontraproduktif bagi daya beli masyarakat.

Dan celakanya, itu tidak dilakukan pemerintah. Di tengah ancaman resesi ekonomi yang nyata, pemerintahan Jokowi malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sampai dengan 100 persen mulai 1 Januari 2020. Tak hanya itu, pemerintahannya juga mengerek tarif cukai mulai 1 Januari mendatang.

Ketika ekonomi melambat dan ancaman resesi datang, seharusnya pemerintah tidak melakukan itu. Pasalnya,kebijakan itu bisa mengganggu daya beli masyarakat.

Selain menjaga daya beli, pemerintah juga tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang justru memboroskan anggaran. "Penambahan wamen dan stafsus yang terlalu banyak sekarang ini akan membuat belanja gaji bertambah, ini kondisi yang tidak fair dengan apa yang tengah dibutuhkan masyarakat," katanya.

Di sektor riil, pemerintah, katanya, juga perlu berkoordinasi dengan industri agar rantai pasok kebutuhan terjamin. Koordinasi diperlukan supaya tidak terjadi inflasi tinggi yang membebani masyarakat.

Selain itu, perlu dipastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar membuahkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang berupaya menambah keterampilan, kemampuan, dan kesempatan kerja.

"Jangan sampai misalnya sudah ada Kartu Prakerja, tapi lulusannya tetap sulit terserap, atau tetap tidak match dengan kebutuhan industri dan lainnya," katanya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan dalam menjaga ekonomi dalam negeri dari ancaman resesi, Jokowi masih berjalan lamban. Hal tersebut bisa dilihat dari rencana Jokowi memperbaiki iklim investasi dengan kebijakan penyatuan undang-undang alias omnibus law dan insentif perpajakan.

Omnibus law, katanya, memang bisa membuat regulasi lebih sederhana. Tapi, efek kebijakan kemungkinan besar baru terasa di 2021.

Maklum, naskah akademik aturan tersebut sampai saat ini belum sampai ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Begitu pula dengan estimasi pembahasan aturan yang lama.

Selain lamban, Jokowi juga ia nilai belum bisa memanfaatkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong ekonomi. Hal itu bisa dilihat dari investasi pemerintah melalui APBN yang masih minim. Ia mengatakan investasi pemerintah melalui APBN pertumbuhannya hanya sekitar 1 persen sampai 2 persen.

Investasi tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar 5 persen yang bisa digunakan untuk memberi daya dongrak yang lebih besar ke perekonomian.

"Seharusnya, APBN bisa digunakan lebih besar untuk dorong bantuan pembiayaan ke UMKM dan hal-hal lain yang lebih ke belanja modal, bukan belanja konsumsi seperti bansos," jelasnya.

Jokowi perlu melakukan langkah radikal. Bila tidak ada gebrakan baru dalam kebijakan ekonomi Jokowi, maka ia melihat risiko perlambatan ekonomi di Indonesia akan semakin membesar, walaupun kemungkinan besar tidak akan seperti yang terjadi pada 1998.

(agt)