Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sistem itu perlu benar-benar dikaji agar tak merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasalnya, sistem penggajian harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip dari dokumen Badan Kepegawaian Negara (BKN), sistem penggajian tunggal ini bisa diartikan ketika ASN hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang digabung dari berbagai komponen penghasilan.
Menurut Sri Mulyani, perbaikan sistem penggajian tak serta merta langsung membuat godaan korupsi akan luntur. Masalahnya, nilai suap di lingkungan pemerintahan terbilang besar, sedangkan anggaran belanja pegawai terbatas.
"Jadi tetap saja sistem penggajian atau gaji harus disertai dengan tolak ukur knerja, fungsi akuntabilitas, dan dari sisi integritas. Itu harus satu paket," jelas Sri Mulyani.
[Gambas:Video CNN]
Minimalkan Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan sistem penggajian tunggal berpotensi meminimalisir tindakan korupsi. Ini lantaran ASN akan mendapatkan gaji sesuai dengan kinerjanya.
"Menuntut gaji tinggi, tapi tamak. Tapi memang harus mempertimbangkan yang wajar berapa," kata Agus.
Dengan sistem penggajian tunggal, sambung Agus, honor yang diberikan kepada ASN juga akan dihapus. Nantinya, semua langsung satu paket dengan gaji mereka per bulan. (aud/asa)