BPH Migas Kunjungi Proyek Penyuplai LNG di Pelabuhan Kijing

BPH Migas, CNN Indonesia | Jumat, 14/02/2020 14:09 WIB
BPH Migas Kunjungi Proyek Penyuplai LNG di Pelabuhan Kijing Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Tim BPH melakukan Kunjungan Lapangan ke Proyek Pembangunan Pelabuhan Kijing (Foto: Dok. BPH Migas)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Tim BPH melakukan Kunjungan Lapangan ke Proyek Pembangunan Pelabuhan Kijing dan IP MPP PLTG PLN Batam di Jungkat Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, Kamis (13/02/20).

Kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Sinergitas Pembangunan Pipa Trans Kalimantan pada bulan Desember 2019 di Pontianak.

Pipa Trans Kalimantan yang telah masuk dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTGBN) 2012-2025 dan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 telah menjadi proyek prioritas strategis pada RPJMN 2020-2024.


Pemerintah secara menerus mendorong peningkatan dan percepatan pemakaian gas bumi. Lewat Keputusan Menteri ESDM No.13/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, Serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG Dalam Penyediaan Tenaga Listrik, PLN mendapatkan kepastian pasokan LNG sebesar 166,98 BBTud untuk mengoperasikan 1.697 megawatt (MW) pembangkit listrik.


Keputusan tersebut menyebutkan enam poin penting untuk mengawal pembangunan infrastruktur dan gasifikasi pembangkit PLN. Contohnya, penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk memasok dan membangun infrastruktur LNG guna pengoperasian 52 pembangkit PLN tersebut. 

Selain itu, Pertamina diminta menyelesaikan pembangunan infrastruktur sementara PLN menyelesaikan kegiatan gasifikasi pembangkit dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak kepmen ditetapkan.

Harga gas yang lebih murah dibandingkan solar memungkinkan PLN untuk menjadikan pembangkit gas berproduksi saat beban dasar atau base load, tidak sebagai peaker seperti yang selama ini diterapkan.


Sesuai Tupoksi BPH Migas yang akan melakukan lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) diperlukan kesiapan dari sisi permintaan gas bumi.

Sejalan dengan proses pembangunan Pelabuhan Kijing di Mempawah yg saat ini mencapai 44%, selain PT PLN yang akan menambah pembangkit peaker di Jungkat dengan kapasitas 100 MW dan industri kelapa sawit, telah ada beberapa industri besar yang akan mengembangkan usahanya di Mempawah seperti PT Inalum, PT Wilmar, Smelter PT Antam dan Pupuk Indonesia, yang akan menambah potensi permintaan gas bumi.

Dari sisi suplai telah ada potensi gas dari LNG Tangguh, Bontang, Natuna dan blok Bengkanai .

Dengan mempertimbangkan belum tersedia jaringan pipa gas bumi dan demand belum terlalu besar ( +/- 30 BBTUD), untuk jangka pendek dan secara bertahap direncanakan membangun FSRU skala kecil atau Receiving Terminal LNG berbasis ISO Tank di sekitar pelabuhan Kijing yang akan menjadi KEK di Kab Mempawah atau di kawasan PLTG 100 MW PLN di Jungkat Kab Mempawah Kalbar sebagai fasilitas pendukung penyediaan dan pendistribusian LNG.

Sebagai informasi PLTG 100 MW tersebut belum difungsikan sejak diresmikan Jokowi sejak 2017, karena belum siapnya fasilitas gasifikasi dan untuk memenuhi suplai listrik, PT PLN (Persero) membeli listrik dari Serawak Malaysia sebesar 170 Mega Watt dengan harga sebesar Rp. 1.050/kwh.


Dengan terciptanya potensi permintaan gas bumi di Kalbar khususnya di Mempawah ini diharapkan Badan Usaha dapat menjadi dasar pertimbangan untuk berperan serta dalam pembangunan pipa trans Kalimantan dengan sistem investasi Badan Usaha.

Turut hadir dalam Kunjungan ini Bupati Mempawah Hj Erlina Ria Norsan, Sekda Kabupaten Mempawah Ismail, Direktur Komersial PT PGN Dilo Seno Widagdo, Direktur Utama PT PGN LNG Jeffry Hotman, Direktur Finance & GA PT Pertagas Niaga Aminudin, GM PT. Pelindo Mustafa dan Direktur Utama Perusda Kalimantan Barat Syariful. (fef)