Pemprov Bali Was-was Bebas Pajak Hotel Hambat Pembangunan

CNN Indonesia | Sabtu, 29/02/2020 07:45 WIB
Pemprov Bali Was-was Bebas Pajak Hotel Hambat Pembangunan Pemprov Bali khawatir pembebasan pajak hotel dan restoran akan mengganggu rencana pembangunan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Denpasar, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati khawatir pembebasan pajak hotel dan restoran (PHR) selama enam bulan ke depan akan berdampak pada rencana pembangunan daerah. Sebelumnya, kebijakan itu dirumuskan pemerintah pusat untuk mengerek kinerja bisnis pariwisata yang terpukul karena wabah virus corona.

"Kebijakan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi semata. Kita harus melihat secara keseluruhan, apakah ini yang paling efektif kita laksanakan atau ada hal-hal lain yang bisa kita laksanakan," tutur pria yang akrab disapa Cok Ace ini pada Kamis (28/2).

Pemprov Bali rencananya akan menggelar rapat yang mengundang seluruh bupati dan pemangku pariwisata di Bali, Senin (1/4) pekan depan.


Rapat digelar untuk membahas arahan pemerintah pusat kepada daerah agar tidak memungut PHR enam bulan sebagai upaya meringankan dampak wabah virus korona.

"Hari Senin Pak Gubernur akan mengadakan rapat dengan seluruh bupati untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut," tuturnya.

Rapat tersebut juga akan membahas sikap Pemerintah Kabupaten Badung yang menolak kebijakan penghentian sementara PHR.

Menurut Cok Ace, pemprov masih memikirkan jalan lain jika arahan dari pusat mengenai penghentian pungutan PHR itu merugikan pendapatan daerah.

Sejauh ini, ia mendapatkan informasi pemerintah pusat akan memberikan insentif sebesar Rp3,3 triliun untuk 10 destinasi wisata di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"(Kebijakan) ini juga memerlukan petunjuk, bagaimana pelaksanaannya di lapangan," kata Cok Ace.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ini berharap Bali mendapatkan proporsi insentif pemerintah pusat terbesar.

Pasalnya, dari 10 destinasi wisata yang diberikan, potensi pajak PHR Bali sekitar 80 persen dibandingkan daerah yang lain.

"Jadi bagaimana caranya supaya alokasi tersebut biar secara proporsional Bali dapat lebih," harapnya.

(put/sfr)