Risiko Utang Bengkak dari Paket Bantuan Rp405 T ala Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- CORE, lembaga riset, melihat risiko pembengkakan utang dan pelemahan nilai tukar rupiah di balik paket stimulus ekonomi senilai Rp405,1 triliun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penanganan virus corona. Apabila tidak dimitigasi, risiko itu justru akan menyulitkan kondisi fiskal ke depan.

Direktur Riset CORE Piter Abdullah Redjalam mengatakan risiko pembengkakan utang muncul karena pemerintah tengah membutuhkan dana besar untuk penanganan dampak penyebaran pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia, baik di bidang keselamatan manusia hingga ekonomi.

Sayangnya, kebutuhan sumber dana tidak bisa sepenuhnya ditutup oleh penerimaan perpajakan. "Dari luar negeri, harga komoditas menurun imbas dari melambatnya permintaan, termasuk harga minyak mentah yang anjlok di bawah US$25 per barel. Ini dipicu oleh gagalnya kesepakatan antara negara-negara produsen minyak, khususnya Arab Saudi dan Rusia untuk memangkas produksi minyak," ujarnya, Kamis (9/4).

Sementara di dalam negeri, penyebaran virus corona membuat permintaan masyarakat menurun dan aktivitas industri melemah, sehingga indeks manufaktur jatuh ke level 45 pada Maret 2020. Padahal, sektor industri merupakan penyumbang terbesar mencapai 30 persen pemasukan pajak bagi negara.

Lihat juga: Deretan Negara yang Lebarkan Defisit Anggaran karena Corona

Ia memperkirakan penerimaan perpajakan diperkirakan hanya mencapai Rp1.452 triliun sampai Rp1.514 triliun atau hanya sekitar 77 persen sampai 81 persen dari target APBN 2020 mencapai Rp1.865,7 triliun. Proyeksi ini sejalan dengan asumsi pemerintah dalam pengajuan perubahan postur APBN 2020 sebesar Rp1.462,6 triliun.

Pengajuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Penerimaan perpajakan yang turun jauh mau tidak mau membuat pemerintah harus menutup kebutuhan fiskal tahun ini dengan penerbitan utang. Sebab, kebutuhan dana diperkirakan menimbulkan defisit anggaran akan melebar ke Rp852 triliun atau setara 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Sayangnya, penerbitan surat utang masih sangat bergantung pada investor asing sekitar 35 persen sampai 40 persen. Kondisi ini menjadikan struktur pembiayaan anggaran sangat rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba," katanya.

Lihat juga: Menkeu Bocorkan Skema Penggunaan Utang dari 'Pandemic Bond'

Buktinya, nilai tukar rupiah langsung terjerembab ketika modal asing berbondong-bondong keluar dari Indonesia dengan nilai mencapai Rp145 triliun pada Februari-Maret 2020. Hal ini membuat imbal hasil (yield) surat utang meningkat dan beban biaya penerbitan lebih besar di masa mendatang.

Pemerintah sendiri mengestimasi kebutuhan dana dari penerbitan utang akan naik 41,15 persen dari Rp389,32 triliun menjadi Rp549,55 triliun pada tahun ini. Estimasi ini juga tertuang dalam Perpres 54/2020.

Masalah lain, ketergantungan pada modal asing menimbulkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Sebab, ketika capital outflow terjadi, maka suplai dolar AS akan berkurang di dalam negeri, sehingga menekan kurs rupiah.

Saat ini, rupiah setidaknya sudah terdepresiasi sekitar 17,4 persen pada periode Januari-Maret 2020. "Jika dibandingkan dengan negara lain, pelemahan nilai tukar rupiah merupakan salah satu pelemahan mata uang terdalam di dunia," tutur Piter.

Lihat juga: Kurang Legit, Bantuan Pemerintah untuk Korban PHK Tak Efektif

Lebih lanjut, kurs rupiah yang tak stabil akan memberi tekanan baru ke industri. Khususnya bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor karena menggunakan dolar AS sebagai mata uang transaksi, namun kursnya justru melambung dari rupiah.

Selain risiko peningkatan utang dan pelemahan rupiah, CORE juga melihat ada risiko pengetatan likuiditas dan maraknya penerbitan surat utang korporasi. Pasalnya, pelebaran defisit anggaran akibat kebutuhan dana jumbo corona akan membuat pemerintah menyedot pasokan likuiditas di perbankan dalam negeri.

Kekhawatirannya pasokan likuiditas untuk korporasi menipis, sehingga menutup kebutuhannya dari penerbitan surat utang swasta. Sayangnya, kondisi ekonomi yang tertekan di global dan nasional hanya akan membuat beban utang korporasi meningkat karena perlu menawarkan yield yang lebih tinggi dalam persaingan pencarian modal.

"Peningkatan utang luar negeri swasta perlu menjadi perhatian karena 89 persen utang luar negeri swasta berdenominasi dolar AS dan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar," imbuh dia.

Risiko lebih parah bahkan bisa dirasakan industri komoditas dan jasa. Sebab, ada risiko penurunan harga komoditas yang bisa memperburuk tingkat pendapatan dan selanjutnya menekan arus kas (cash flow) hingga risiko gagal bayar.

[Gambas:Video CNN]

3 Rekomendasi

Atas berbagai risiko tersebut, CORE memberi tiga rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, mendahulukan penerbitan surat utang berdenominasi rupiah untuk pasar dalam negeri, termasuk Bank Indonesia.

"Penerbitan surat utang domestik dengan pola pembelian oleh BI memungkinkan pemerintah untuk menetapkan suku bunga atau kupon yang lebih rendah dengan tenor yang wajar," kata Piter.

Pemerintah juga tidak akan terbebani oleh pembayaran bunga surat utang yang tinggi dalam kurun waktu panjang. Di sisi lain, kebijakan pembelian surat utang oleh BI diperkirakan tidak akan mendorong inflasi di tengah pandemi corona.

Kedua, pemerintah perlu lebih jeli dalam menyusun jadwal penerbitan surat utang. Menurut Piter, pemerintah tidak perlu terburu-buru menutup kebutuhan likuiditas dari surat utang.

Lihat juga: Menaker Catat 1 Juta Lebih Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK

Sebab, cadangan devisa dalam negeri masih cukup tinggi, yaitu US$121 miliar. Pasokan ini masih cukup untuk menanggung kebutuhan pembiayaan impor untuk 7,2 bulan dan utang luar negeri pemerintah untuk tujuh bulan ke depan.

"Selain cadangan devisa, BI juga memiliki second line of defense berupa fasilitas pinjaman IMF, perjanjian kerjasama swap arrangements dengan beberapa bank sentral, serta yang terakhir fasilitas Repo Line dari The Fed," terang dia.

Ketiga, penerbitan surat utang sebaiknya usai pandemi corona mereda. Sebab, ketika itu tingkat imbal hasil akan lebih baik karena tingkat suku bunga acuan bank-bank sentral di dunia masih cukup rendah.

"Hal ini berpotensi mendapatkan permintaan yang tinggi pada bunga kupon yang lebih baik dengan tenor yang wajar," pungkasnya. (uli/bir)