ANALISIS

Kurang Legit, Bantuan Pemerintah untuk Korban PHK Tak Efektif

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Kamis, 09/04/2020 07:12 WIB
Ekonom menilai besaran bantuan sebaiknya tak berbeda jauh dengan UMR yang menggambarkan standar kebutuhan hidup di masing-masing daerah. Ekonom menilai program bantuan pemerintah untuk meringankan beban korban PHK di tengah corona tak efektif. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Penyebaran virus corona di Indonesia kini semakin masif. Jumlah pasien yang terinfeksi wabah tersebut sudah tembus lebih dari 2.000 orang.

Pemerintah terus mengimbau warga untuk tetap di rumah demi memutus rantai penularan virus corona. Yang terbaru, DKI Jakarta akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Jumat (10/4) mendatang selama 14 hari.

Situasi ini semakin memukul dunia usaha di seluruh sektor. Masalahnya, aktivitas ekonomi hampir 'mati' karena mayoritas masyarakat kini bekerja, sekolah, beribadah, dan melakukan segala sesuatunya di rumah.


Sejumlah perusahaan mulai merugi. Arus kas pun terganggu. Mau tak mau, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan yang tak terelakkan bagi sejumlah perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan lebih dari 1 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK di tengah penyebaran virus corona. Rinciannya, sebanyak 874 ribu tenaga kerja dirumahkan dan 137 ribu terkena PHK.

"Dampak covid-19 (virus corona) ini luar biasa. Sejumlah perusahaan mulai merugi dan meminimalisir jumlah karyawan mereka hingga mengurangi upah," kata Ida, dikutip Kamis (9/10).

Pemerintah sendiri telah menyiapkan program untuk menyelamatkan nasib 6 juta pekerja yang terkena PHK, baik di sektor informal maupun formal.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan 5,6 juta korban PHK dan pekerja informal akan diberikan insentif melalui program Kartu Prakerja.

Masing-masing peserta nantinya akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei keberkerjaan sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp3,55 juta.

Selain itu, sebanyak 400 ribu orang yang terkena PHK akan diberikan insentif khusus melalui BP Jamsostek. Rencana awal, pemberian dana sebesar Rp1 juta per pekerja per bulan ditambah insentif Rp1 juta, sehingga total Rp5 juta per peserta.

Bukan nilai yang sedikit memang. Total dana yang dialokasikan pemerintah untuk menyelamatkan korban PHK lebih dari Rp20 triliun.

Namun, bukan berarti hal itu bisa benar-benar menolong mereka yang kehilangan pekerjaannya. Sebab, uang tunai yang diberikan bagi peserta Kartu Prakerja dan BP Jamsostek masih jauh dari nominal gaji yang didapatkan pegawai setiap bulannya.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan jumlah insentif sebaiknya tak berbeda jauh dengan Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerah. Pasalnya, UMR bisa menggambarkan standar kebutuhan hidup bagi korban PHK di tiap daerah.

"Insentif yang diberikan Rp1 juta, mungkin. Dilihat dulu itu cukup tidak. Mungkin untuk Jawa Tengah yang UMR nya sekitar Rp2 juta, jadi uang Rp1 juta cukup. Beda kalau Jakarta yang upah minimum lebih dari Rp2 juta, ya kalau dikasih Rp1 juta kurang. Jauh sekali," ungkap Eko kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, program bantuan bagi korban PHK bisa dibilang kurang 'manis'. Padahal, pemerintah berharap bantuan itu dapat membuat mereka yang kehilangan pekerjaan tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga daya beli tetap terjaga.

"Jumlah insentif jangan dipatok sama antar daerah. Jadi harus ditambah misalnya untuk yang Jakarta. Harus beda-beda antar daerah," tutur Eko.

Kurang Legit, Bantuan Korban PHK Pemerintah Tak EfektifWabah virus corona membuat sejumlah pekerja hotel dirumahkan karena okupansi yang menurun drastis. (ANTARA FOTO/AMPELSA).
Kemudian, Eko menyoroti program Kartu Prakerja ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pendaftarannya mulai dibuka hari ini. Menurutnya, program itu bisa saja kurang efektif dampaknya karena pelatihan yang dilakukan secara daring (online).

"Ini kan untuk pekerja yang terkena PHK. Mayoritas pekerja di Indonesia masih gagap teknologi sebenarnya, apalagi kalau perusahaan melakukan PHK akan memilih karyawannya yang paling tidak produktif atau kemampuannya rendah," ucap Eko.

Ia menilai perlu ada evaluasi secara ketat terhadap masing-masing peserta dalam program Kartu Prakerja. Jangan sampai, pemerintah telah mengeluarkan dana Rp1 juta untuk pelatihan, tapi kemampuan peserta tak bertambah usai mengikuti program tersebut.

"Harus ada pendampingannya setelah pelatihan, jangan main dilepas. Pemerintah jangan yang penting anggaran terserap, jadi Kartu Prakerja nantinya benar-benar menambah skill orang itu," ujar Eko.

Lalu, pemerintah sebaiknya meneropong lebih dulu sektor mana saja yang akan bangkit pertama setelah penyebaran virus corona itu berakhir. Nantinya, bentuk pelatihan bisa disesuaikan dengan sektor usaha yang akan lebih cepat beroperasi setelah wabah ini berakhir.

"Pelatihan juga percuma kalau sektor usaha sekarang juga pada sulit. Tidak ada demand. Diarahkan saja ke sektor usaha yang cepat bangkit atau wirausaha yang produksinya laris dengan kondisi sekarang," ujarnya.

Menurut Eko, pemerintah bisa memberikan pelatihan sesuai sektor atau produksi barang yang saat ini sedang dibutuhkan, seperti alat kesehatan. Program pelatihan yang dibuat salah satunya bisa mengajarkan cara membuat masker atau disinfektan.

"Nah, tapi ini juga tidak bisa hanya dengan online bentuk pelatihannya, tetap harus ada uji klinis nantinya. Makanya butuh pendampingan setelah belajar online," terang Eko.

Dengan mempelajari itu, maka peserta Kartu Prakerja bisa langsung memproduksi barang sesuai dengan permintaan pasar setelah mengikuti pelatihan. Kemudian, mereka bisa mulai meningkatkan lagi kesejahteraannya secara mandiri.

Tambah Alokasi Bantuan

Di samping itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede meminta pemerintah bersiap-siap menaikkan alokasi untuk korban PHK karena penyebaran virus corona terus meluas, sehingga jumlah perusahaan yang berpotensi gulung tikar juga semakin banyak. Alhasil, potensi pegawai yang terkena PHK masih terus bertambah.

"Jika jumlah pengangguran tidak bisa dibendung, perlu ada alokasi tambahan untuk menangani ini," ungkap Josua.

Makanya, penggunaan anggaran memang harus lebih longgar agar pemerintah bisa segera menggeser alokasi yang tak mendesak untuk menanggulangi dulu dampak penyebaran virus corona. Josua memprediksi jumlah korban PHK terus meningkat lebih dari 5 juta karena wabah tersebut.

"Semua sektor usaha cenderung tidak normal, khususnya di Pulau Jawa yang kebanyakan bergerak di sektor manufaktur," ucap Josua.

PHK, sambung dia, berpotensi lebih parah pada kuartal II 2020 ini. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi pada periode itu diproyeksi semakin melambat ketimbang kuartal I 2020.

Hal itu menggambarkan kemampuan dunia usaha yang juga semakin lemah dalam mempertahankan perusahaannya di tengah turunnya permintaan pasar. Apalagi, ibu kota kini sudah menerapkan PSBB yang akan diikuti pula oleh daerah lain, seperti Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

"PHK khususnya akan terasa di sektor informal, ini akan cukup besar," imbuhnya.

Josua menambahkan agar pemerintah tak lupa melakukan pengecekan yang detail terhadap seluruh pendaftar Kartu Prakerja dan penerima insentif dari BP Jamsostek. Jika tidak, maka bisa saja masyarakat mendapatkan bantuan 'double' dari beberapa program bantuan sosial yang dibuat pemerintah.

"Screening yang jelas. Cek pendaftarnya apakah memang benar terkena PHK dan jangan sampai mendapatkan banyak bantuan di banyak program," pungkas Josua.

(aud/sfr)