Iuran BPJS Januari-Maret Tetap Dihitung Naik
CNN Indonesia
Kamis, 30 Apr 2020 12:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan memastikan iuran per Mei 1 2020 akan kembali ke tarif normal, yakni Rp80 ribu untuk peserta mandiri kelas 1, Rp51 ribu untuk kelas 2, dan Rp25.500 untuk kelas 3. Namun selama periode kenaikan iuran Januari-Maret 2020, tarif yang berlaku tetap Rp160 ribu untuk kelas 1, Rp80 ribu untuk kelas 2, serta Rp42 ribu untuk kelas 3.
Artinya, tidak ada kelebihan bayar yang dihitung dari peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS). Peserta tidak akan mendapat pengembalian dana atau kompensasi untuk bulan berikutnya. Kecuali untuk April, peserta mendapat kompensasi lebih bayar untuk bulan berikutnya.
Hal itu, kata Kepala Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 per 1 April 2020.
Jadi, sambung Iqbal, BPJS Kesehatan memastikan untuk iuran Januari-Maret tidak akan ada pengembalian dana atau kompensasi untuk bulan berikutnya.
"Namun, terhadap kelebihan iuran peserta yang telah dibayarkan pada April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4).
BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi (TI) serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Iqbal berharap per 1 Mei 2020, peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan.
Pada prinsipnya, ia melanjutkan, BPJS Kesehatan ingin pelayanan kesehatan kepada peserta tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi covid-19.
Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, diharapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat. Peserta dapat terus berkontribusi, menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya.
"Ini merupakan salah satu wujud gotong royong khususnya di saat bangsa sedang bersama melawan covid 19," tambah Iqbal.
Iqbal menambahkan apabila pada 1 Mei 2020 peserta mendapat kendala terkait status kepesertaan, tagihan serta membutuhkan informasi lainnya, dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.
Iqbal mengingatkan peserta untuk tetap memprioritaskan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar terlebih di masa pandemi covid-19. Risiko sakit akan semakin memperlebar keterpurukan ekonomi apabila tidak memiliki jaminan kesehatan.
Iqbal juga menekankan bahwa penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta mandiri. Untuk segmen peserta lain, seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 Tahun 2019.
[Gambas:Video CNN]
(bir/sfr)
Artinya, tidak ada kelebihan bayar yang dihitung dari peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS). Peserta tidak akan mendapat pengembalian dana atau kompensasi untuk bulan berikutnya. Kecuali untuk April, peserta mendapat kompensasi lebih bayar untuk bulan berikutnya.
Hal itu, kata Kepala Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 per 1 April 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada prinsipnya, ia melanjutkan, BPJS Kesehatan ingin pelayanan kesehatan kepada peserta tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi covid-19.
Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, diharapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat. Peserta dapat terus berkontribusi, menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya.
Iqbal menambahkan apabila pada 1 Mei 2020 peserta mendapat kendala terkait status kepesertaan, tagihan serta membutuhkan informasi lainnya, dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.
Iqbal mengingatkan peserta untuk tetap memprioritaskan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar terlebih di masa pandemi covid-19. Risiko sakit akan semakin memperlebar keterpurukan ekonomi apabila tidak memiliki jaminan kesehatan.
Iqbal juga menekankan bahwa penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta mandiri. Untuk segmen peserta lain, seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 Tahun 2019.
[Gambas:Video CNN]
(bir/sfr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK