Tanri Abeng Usul Stimulus Sektor Pertanian Perlu Ditambah

CNN Indonesia
Selasa, 12 Mei 2020 15:07 WIB
Komisaris Utama PT Pertamina Tanri Abeng saat memberikan keterangan terkait pembubaran anak usaha Pertamina, Petral (Pertamina Energy Trading Limited), Jakarta, Kamis, 13 Mei 2015. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono.
Akademisi Tanri Abeng mengusulkan stimulus sektor pertanian, perkebunan dan kelautan diperbesar agar mendukung ketahanan pangan di tengah corona.(Adhi Wicaksono/CNNIndonesia).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengusaha dan akademisi Tanri Abeng mengusulkan agar stimulus di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan diperbesar. Menurutnya, usaha-usaha di sektor tersebut memiliki basis yang kuat di masyarakat dan dapat mendukung ketahanan pangan di tengah pandemi covid-19.

"Stimulus sekarang itu kan bagi-bagi duit (bantuan langsung), itu menolong menaikkan konsumsi, tapi ini tidak menolong pemantapan ekonomi jangka panjang. Nah saya mengusulkan stimulus yang paling tepat adalah sektor ekonomi yang basisnya di rakyat," ujarnya dalam sesi webinar bersama Indef, Selasa (12/5),

Ia juga mengingatkan pentingnya validitas data dalam menentukan kebijakan pemberian stimulus. Menurutnya, harus ada data mengenai kondisi pelaku ekonom,

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada usaha besar, menengah, kecil. Karena kalau membuat stimulus secara umum saja tidak tepat," ucapnya.

Selain itu, Tanri memaparkan pemerintah juga harus konsisten dengan kebijakan yang telah diambil. Misalnya, pembatasan transportasi dan larangan mudik untuk menekan penyebaran virus. Jika tidak, pemulihan ekonomi akan sulit dilakukan dan membuat Indonesia masuk ke dalam resesi untuk waktu yang lama.

Tanri sendiri meragukan kurva kasus positif corona di bulan ini bisa segera turun seperti permintaan Presiden Joko Widodo. Sebab, ia menilai, hingga saat ini langkah pemerintah menangani covid-19 tak efektif.

Penyebabnya, menurut Tanri, tim pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 didominasi oleh para menteri ketimbang akademisi. Hal ini membuat pegangan covid-19 di Indonesia menjadi birokratis dan tak bisa bergerak cepat.

"Proses manajemen berjalan, tapi saya nilai sendiri tak efektif. Ada buktinya, kurvanya meningkat, padahal presiden mengatakan harus turun Mei ini. Penurunan kurva kan sesuatu yang tak bisa dipaksakan, yang bisa kita lakukan adalah perbaiki manajemennya," sebutnya.

Di samping itu, menurut mantan Menteri Pendayagunaan BUMN periode 1998-1999 tersebut, komunikasi pemerintah dalam penanganan penanggulangan covid-19 juga cenderung monoton.

Ia menyebut, misalnya, pemerintah tak secara tegas memberi informasi kepada warga terkait apa rencana yang akan dijalankan dan apa yang perlu dilakukan warga untuk menekan penyebaran virus corona.

"Komunikasinya sangat monoton sekali, harusnya lebih banyak disampaikan ke masyarakat, tapi yang paling penting langkah-langkah apa yang akan diambil," terangnya.

Tanri juga menyoroti kurangnya orang-orang kompeten dalam tim ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Padahal, ada beberapa nama yang menurutnya kompeten untuk dilibatkan ke dalam tim seperti pakar statistik epidemiologi Pandu Riono dan Sosiolog Imam Prasodjo.

"Ada orang-orang ini yang bisa jadi resource dan bisa jadi bagian dari tim komite ini. Bukan posisi, karena itu tend to be birocratic," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/age)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER