Defisit APBN Kian Lebar, Pemulihan Fiskal Makin Berat

CNN Indonesia | Kamis, 04/06/2020 13:57 WIB
Ilustrasi Kementerian Keuangan. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono. Kepala BKD Febrio Nathan Kacaribu mengingatkan penurunan defisit ke depan akan dilakukan secara hati-hati agar tidak berbahaya bagi perekonomian. (Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi pelebaran defisit APBN membuat target pemerintah dalam pemulihan (recovery) fiskal semakin berat.

Sebelumnya, pemerintah akan mengubah proyeksi defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan merevisi Peraturan Presiden (Presiden) Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020. Revisi itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan program penanganan corona dan pemulihan ekonomi.

Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah akan sangat berhati-hati sebab penurunan defisit yang terlalu tajam bisa berbahaya bagi perekonomian.


"Kalau sekarang (defisit APBN) kita ada di 6,34 persen, recoverynya harus kita buat se-soft mungkin menuju ke 3 persen dalam 3 tahun Dengan demikian di 2021 sudah pasti tidak akan terlalu tajam turunnya dari 6,34 persen," ujar Febrio dalam video conference, Kamis (4/6).

Meski demikian, ia optimistis target recovery fiskal di tahun 2023 seperti diamanatkan Undang-undang nomor 2 tahun 2020 bisa tercapai. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kata Febrio, pemerintah sangat disiplin dalam mengontrol defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari PDB.

"Fiskal disiplin harus tetap kita pegang. Karena kalau nggak ada, negara sebesar Indonesia ini susah untuk menjaga stabilitas makro, kalau pemerintah tidak disiplin fisikalnya" kata Febrio..

"Kalau pun defisit diturunkan, kita bisa secara gradual. Lalu tahun depan itu masih di atas 4 persen, lalu tahun depannya masih di atas 4 persen juga. Lalu kemudian setelah itu bisa di bawah 3 persen," imbuhnya.

Seperti diketahui, pelebaran defisit APBN terjadi karena adanya peningkatan pada pos belanja negara sebesar Rp124,5 triliun yang mencakup berbagai belanja untuk mendukung PEN dan penanganan wabah corona, baik dari sisi sektoral maupun regional.

Sementara, pendapatan negara diperkirakan turun dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.699,1 triliun. Khusus untuk penerimaan pajak merosot dari Rp1.462,6 triliun menjadi Rp1.404,5 triliun.

Februari mengatakan, pelebaran defisit juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh di bawah nol persen atau minus.

"Harapannya kita bisa berada di teritori yang positif. Ini yang sedang kita dorong dengan program pertumbuhan ekonomi ini," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah kembali menambah anggaran program PEN dari Rp641,17 triliun menjadi Rp677,2 triliun. Penambahan tersebut itu dilakukan untuk biaya penanganan covid-19, santunan kematian, hingga BLT Dana Desa.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/sfr)