Anak Buah SMI Bicara Jaminan ORI
CNN Indonesia
Sabtu, 13 Jun 2020 18:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas (Plt) Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko Kementerian Keuangan (SUN DJPPR Kemenkeu) Deni Ridwan menjamin pemerintah tidak akan mengemplang dengan tidak membayar Obligasi Negara Ritel (ORI).
Hal itu, dia sampaikan dalam IG Live Talk Road to Launching surat berharga negara (SBN) ritel ORI seri 017 bersama relawan Tirta yang berlangsung di akun Instagram @djpprkemenkeu, Sabtu (13/6).
"Insya Allah tidak ada namanya keterlambatan pembayaran, apalagi sampai pemerintah ngemplang tidak membayar obligasi," kata Deni.
Ia menerangkan bahwa selama Indonesia berdiri, pemerintah tidak akan mengalami gagal dalam pembayaran ORI. Pasalnya, menurutnya, regulasi telah mengatur dan memastikan bahwa pemerintah harus membayar pokok dan bunga yang ditanggung di dalam ORI.
"Selama republik ini berjalan, selama republik ini berdiri, tidak akan pemerintah default karena itu sudah amanat undang-undang. Di undang-undang
sudah dipastikan pemerintah harus membayar pokok dan bunga yang ditanggung dalam ORI," ungkap Deni.
Menurutnya, pemerintah bisa dinyatakan melanggar undang-undang.
"Kalau pemerintah sampai tidak bayar itu berarti sudah melanggar undang- undang," kata Deni.
Diketahui, pemerintah akan menawarkan SBN ritel ORI 017 pada 15 Juni hingga 9 Juli mendatang. ORI 017 ini memiliki tingkat kupon sebesar 6,4 persen per tahun.
Sama seperti seri ORI 016, minimum pembelian ORI 017, yakni Rp1 juta dan maksimum Rp3 miliar. Imbal hasil (yield) ORI 017 juga dipastikan lebih tinggi dari inflasi.
"ORI017 ini cukup likuid, bisa dicairkan kapan saja. Jadi, dari sisi investasi, imbal hasil, dan likuiditas ORI 017 ini mencakup semuanya," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/6).
Diharapkan, harga minimum pembelian yang tergolong rendah bisa mendorong masyarakat untuk berinvestasi. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut serta membantu pembiayaan keuangan negara terutama yang terdampak pandemi virus corona.
"APBN terpengaruh Covid-19. Penerimaan pajak berkurang, selain itu banyak penurunan pendapatan karena insentif yang diberikan pemerintah," terang Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin, Kamis (11/6).
Catatan redaksi: Judul berita ini mengalami perubahan pada Minggu (14/6) setelah klarifikasi lebih lanjut dari narasumber. Sebelumnya berjudul "Anak Buah SMI Bicara Jaminan ORI dan Pemakzulan Presiden". (mts/asa)
[Gambas:Video CNN]
Hal itu, dia sampaikan dalam IG Live Talk Road to Launching surat berharga negara (SBN) ritel ORI seri 017 bersama relawan Tirta yang berlangsung di akun Instagram @djpprkemenkeu, Sabtu (13/6).
"Insya Allah tidak ada namanya keterlambatan pembayaran, apalagi sampai pemerintah ngemplang tidak membayar obligasi," kata Deni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama republik ini berjalan, selama republik ini berdiri, tidak akan pemerintah default karena itu sudah amanat undang-undang. Di undang-undang
sudah dipastikan pemerintah harus membayar pokok dan bunga yang ditanggung dalam ORI," ungkap Deni.
Menurutnya, pemerintah bisa dinyatakan melanggar undang-undang.
"Kalau pemerintah sampai tidak bayar itu berarti sudah melanggar undang- undang," kata Deni.
Diketahui, pemerintah akan menawarkan SBN ritel ORI 017 pada 15 Juni hingga 9 Juli mendatang. ORI 017 ini memiliki tingkat kupon sebesar 6,4 persen per tahun.
Sama seperti seri ORI 016, minimum pembelian ORI 017, yakni Rp1 juta dan maksimum Rp3 miliar. Imbal hasil (yield) ORI 017 juga dipastikan lebih tinggi dari inflasi.
"ORI017 ini cukup likuid, bisa dicairkan kapan saja. Jadi, dari sisi investasi, imbal hasil, dan likuiditas ORI 017 ini mencakup semuanya," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/6).
Diharapkan, harga minimum pembelian yang tergolong rendah bisa mendorong masyarakat untuk berinvestasi. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut serta membantu pembiayaan keuangan negara terutama yang terdampak pandemi virus corona.
"APBN terpengaruh Covid-19. Penerimaan pajak berkurang, selain itu banyak penurunan pendapatan karena insentif yang diberikan pemerintah," terang Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin, Kamis (11/6).
Catatan redaksi: Judul berita ini mengalami perubahan pada Minggu (14/6) setelah klarifikasi lebih lanjut dari narasumber. Sebelumnya berjudul "Anak Buah SMI Bicara Jaminan ORI dan Pemakzulan Presiden". (mts/asa)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK