Pemerintah Tambah Anggaran Penanganan Corona Jadi Rp695 T

CNN Indonesia
Selasa, 16 Jun 2020 16:07 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi keterangan kepada media saat  konfrensi press Realisasi APBN KITA Juni 2019, Jakarta, 21 Juni 2019. APBN 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 mencatat bahwa realisasi pendaptan negara sebesar Rp 728,45 triliun atau 33,64 persen dari target APBN 2019, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencali Rp 685,99 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penambahan anggaran penanganan covid-19 sejalan dengan bantuan pada dunia usaha melalui lembaga keuangan. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah anggaran penanganan dan dampak virus corona menjadi Rp695,2 triliun. Ini merupakan perubahan ketiga sejak pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan covid-19 pada Maret lalu.

Alasannya, untuk menangani dampak pandemi corona pemerintah harus bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk lembaga keuangan, tak terkecuali bantuan kepada dunia usaha.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau mau tambah lagi bantuan pada dunia usaha melalui lembaga keuangan termasuk memberi insentif lembaga keuangan agar mau dan mampu memberi relaksasi atau restrukturisasi kredit, maka harus kerja sama dan melalui mereka. Ini angkanya maupun kapasitas mereka berbeda-beda, maka bergerak terus," katanya dalam paparan virtual, Selasa (16/6).

Pada Maret lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Kemudian, angkanya bertambah menjadi Rp677,2 triliun pada awal Juni.

Kemarin, Senin (15/6), bendahara negara menuturkan alokasi dana penanganan covid-19 sebesar Rp686,2 triliun saat membuka rakornas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lalu, pada pemaparan realisasi APBN hari ini, Selasa (16/6) alokasinya kembali naik menjadi Rp695,2 triliun.

Ani, panggilan akrabnya, mendetailkan anggaran dialokasikan untuk menangani dampak covid-19 kepada lima sektor. Pertama, sektor kesehatan senilai Rp87,55 triliun.

Kemudian, perlindungan sosial menjadi Rp203,9 triliun, insentif kepada pelaku usaha senilai Rp120,61 triliun, dan UMKM sebesar Rp123,46 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk pembiayaan korporasi senilai Rp53,57 triliun dan sektoral kementerian/lembaga (k/l), yaitu Rp106,11 triliun.

Ani menuturkan kenaikan anggaran untuk pembiayaan korporasi dari posisi terakhir Rp44,57 triliun menjadi Rp3,37 triliun.

Mulanya, bantuan dari pemerintah ditujukan untuk UMKM dengan pinjaman di bawah Rp10 miliar. Namun, ternyata dampak Covid-19 meluas hingga ke perusahaan dengan pinjaman lebih besar.

"Sekarang fokus kami juga ke korporasi padat karya dengan pinjaman di bawah Rp1 triliun," jelasnya.

Namun demikian, tidak semua dana tersebut bersumber dari APBN. Lainnya dalam bentuk penjaminan oleh negara untuk kredit yang diberikan oleh perbankan kepada korporasi.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER