Sri Mulyani Sebut Anggaran Ibu Kota Baru Ditentukan pada 2021
CNN Indonesia
Selasa, 16 Jun 2020 19:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kepastian gelontoran anggaran pemerintah untuk membangun ibu kota baru akan ditentukan pada nota keuangan 2021. Alokasinya, akan mempertimbangkan kondisi APBN tahun ini.
"Soal ibu kota negara, kami nanti akan lihat di nota keuangan 2021. Sekarang, fokus kami, seperti yang disampaikan adalah mengatasi Covid-19," ujarnya melalui paparan virtual, Selasa (16/6).
Saat ini, pemerintah sebenarnya mulai membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2021 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menyatakan fokus pemerintah tahun depan masih terkait penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
"Kalau ibu kota negara bisa memulihkan ekonomi, pasti masuk (APBN 2021). Tapi dia berdasarkan tingkat kemampuan kami membiayai," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan penggunaan APBN untuk proyek pembangunan ibu kota negara baru tidak akan mencapai Rp100 triliun. Sebab, pemerintah akan menggunakan berbagai variasi pembiayaan untuk mega proyek itu.
Target awal pemerintah, pembangunan ibu kota negara akan menelan biaya hingga Rp466 triliun. Itu berarti, sekitar 21,45 persen dana pembangunan ibu kota baru bersumber dari APBN.
Angka ini sedikit lebih tinggi dari asumsi awal sekitar 19 persen dari total kebutuhan. "Kalau saya lihat, pemerintah tidak akan keluar lebih dari Rp100 triliun," ucap Jokowi awal tahun lalu.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan pemerintah akan melanjutkan proyek pembangunan ibu kota baru. Ia mengklaim banyak investor yang tertarik terhadap proyek tersebut meskipun saat ini ada pandemi Covid-19.
Saat ini, lanjutnya, Bappenas tengah melanjutkan pembahasan masterplan ibu kota baru. Menurutnya, proyek pembangunan ini akan menggerakkan roda ekonomi yang lesu akibat Covid-19.
"Menurut saya ini sebuah peluang bisnis besar sekali, dan peluang bisnis ini bukan didukung sepenuhnya oleh APBN, tidak bergantung pada APBN," ujarnya belum lama ini.
(ulf/agt)
"Soal ibu kota negara, kami nanti akan lihat di nota keuangan 2021. Sekarang, fokus kami, seperti yang disampaikan adalah mengatasi Covid-19," ujarnya melalui paparan virtual, Selasa (16/6).
Saat ini, pemerintah sebenarnya mulai membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2021 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menyatakan fokus pemerintah tahun depan masih terkait penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angka ini sedikit lebih tinggi dari asumsi awal sekitar 19 persen dari total kebutuhan. "Kalau saya lihat, pemerintah tidak akan keluar lebih dari Rp100 triliun," ucap Jokowi awal tahun lalu.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan pemerintah akan melanjutkan proyek pembangunan ibu kota baru. Ia mengklaim banyak investor yang tertarik terhadap proyek tersebut meskipun saat ini ada pandemi Covid-19.
Saat ini, lanjutnya, Bappenas tengah melanjutkan pembahasan masterplan ibu kota baru. Menurutnya, proyek pembangunan ini akan menggerakkan roda ekonomi yang lesu akibat Covid-19.
"Menurut saya ini sebuah peluang bisnis besar sekali, dan peluang bisnis ini bukan didukung sepenuhnya oleh APBN, tidak bergantung pada APBN," ujarnya belum lama ini.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK