PNBP Kecil, Edhy Prabowo Diminta Buka Eksportir Benih Lobster

CNN Indonesia | Minggu, 05/07/2020 06:58 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1). Menteri KP Edhy Prabowo dinilai tak transparan tentukan eksportir benih lobster. (Foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia --

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritik soal transparansi dalam pemilihan 26 perusahaan eksportir benih lobster yang selama ini telah diizinkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Apa dasar pemilihannya dan bagaimana rekam jejak perusahaan-perusahaan itu? Masyarakat tak ada yang mengetahui hal itu," kata Sekjen Kiara Susan Herawati dalam siaran pers di Jakarta, dikutip dari Antara.

Susan mendesak KKP untuk segera membuka informasi secara detail soal 26 perusahaan yang mendapatkan izin melakukan ekspor benih lobster itu.


Pasalnya, perusahaan tersebut dinilai mendapatkan keuntungan paling besar berkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020. Pada saat yang sama, negara dinilai hanya menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat kecil.

"Berdasarkan data Bea dan Cukai pada tanggal 12 Juni 2020, PNBP yang diperoleh negara hanya sebesar Rp15.000 dari 60.000 ekor benih lobster yang diekspor. Angka yang sangat miris sekali,"

"Jika negara hanya mendapatkan Rp15.000 per 60 ribu ekor, maka berapa yang didapatkan oleh nelayan? Fakta ini menunjukkan perusahaan ekspor lobster menang banyak," imbuhnya.

Susan mengingatkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama masyarakat bahari yang hidupnya sangat tergantung kepada sumber daya kelautan dan perikanan.

Benih Lobster Ilegal yang Disita oleh KKP. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)Di masa sebelum Edhy, ekspor benih lobster merupakan kejahatan. (Foto: CNN Indonesia/Tiara Sutari)

"Bahkan, Ombudsman menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan seharusnya mempertimbangkan penilaian tersebut," ucap dia.

Kiara pun meminta Edhy Prabowo untuk membatalkan Permen KP No. 12 tahun 2020 karena berdampak buruk bagi nelayan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan perekonomian negara sangat besar.

Terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengklaim proses seleksi eksportir benih lobster terbuka untuk siapa saja. Pihaknya mengaku tak akan mempersulit selama itu memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

"Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan, tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budi daya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan," dalih dia, dikutip dari Antara.

Politikus Partai Gerindra ini pun beralasan prioritas utama pemerintah adalah mengembangkan budi daya lobster dan bukan mengekspornya.

"Prioritas pertama itu budi daya, kita ajak siapa saja, mau koperasi, korporasi, perorangan silahkan, yang penting ada aturannya. Pertama harus punya kemampuan budi daya. Jangan tergiur hanya karena ekspor mudah, untungnya banyak," tutur dia.

Menurut dia, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020, KKP ingin mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam berbudi daya lobster.

Ia mengemukakan bahwa eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga di atas Rp5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding ketika masih berlakunya aturan larangan pengambilan benih lobster.

Infografis Hitung-hitungan Waktu Penguraian Sampah di LautFoto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

KKP juga mewajibkan eksportir menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budi daya lobster.

Menteri Edhy ingin nelayan tidak hanya mendapat keuntungan ekonomis dari menjual benih lobster, tapi juga mendapat pengetahuan tentang berbudi daya.

"Selain kemampuan budi daya, berkomitmen ramah lingkungan tidak merusak, dan yang paling penting berkomitmen dengan nelayannya sendiri. Dia harus satu garis dan dia harus membina nelayannya sendiri," ujarnya.

Diketahui, ekspor benih lobster sempat dilarang di era menteri sebelum Edhy Prabowo. Selain dinilai merusak pembibitan lobster di dalam negeri yang membuat nelayan kesulitan memperoleh lobster dewasa, penjualan benih ini membuat keuntungan lebih besar diterima pihak luar.

Edhy mengizinkannya dengan alasan untuk membantu masyarakat yang menggantungkan hidup dengan mencari benih lobster. Ia berdalih ada puluhan ribu nelayan kehilangan pekerjaan akibat aturan larangan menangkap benih lobster.

(Antara/arh)

[Gambas:Video CNN]